132 Ribu Warga Lebak Belum Punya Hunian Tetap, Pemkab Dorong Program Perumahan

LEBAK, iNewsLebak.id – Data dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPRKPP) mencatat sebanyak 132 ribu warga di Kabupaten Lebak masih menumpang di rumah milik keluarga dan belum memiliki hunian tetap. Hal ini masih menjadi persoalan serius yang harus ditanggapi oleh pemerintah.

Ketimpangan ini kian terlihat dari perbedaan antara jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 498 ribu dengan ketersediaan rumah yang hanya 366 ribu unit, menandakan bahwa ratusan KK masih belum memiliki hunian tetap. Dengan kata lain, bagian masih menumpang di rumah kerabat.

Selain itu, DPRKPP juga mencatat rumah tidak layak huni (RTLH) sebanyak 24 ribu dan tersebar di wilayah pedesaan dan pinggiran kota. Permasalahan ini turut menjadi catatan bagi pemerintah terhadap hunian warga.

Kepala DPRKPP Lebak, Lingga Segara, menjelaskan bahwa backlog perumahan bersifat dinamis serta akan terus mengalami perubahan seiring pertambahan penduduk.

“Seiring bertambahnya penduduk, jumlah kepala keluarga ikut meningkat. Otomatis kebutuhan rumah juga bertambah, maka wajar jika data backlog terus berubah,” katanya, Rabu (8/10).

Lingga turut menegaskan jika Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak tetap berupaya untuk menekan backlog dengan berbagai cara, seperti program bedah rumah, pembangunan rumah bersubsidi, hingga kemitraan dengan pihak swasta. Menurutnya, permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan sendiri, melainkan butuh kerja sama dengan lintas sektor termasuk DPRD serta kementerian terkait.

Di sisi lain, Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman DPRKPP, Helmi, wilayah dengan kebutuhan tinggi seperti Lebak harus memprioritaskan percepatan pembangunan rumah layak huni. Ia menyebutkan pembangunan rumah tidak boleh lambat dan harus menitikberatkan pada intervensi langsung. 

“Backlog terus meningkat karena jumlah penduduk naik. Terkait hal itu, pembangunan rumah tidak boleh lambat. Kita harus fokus pada intervensi langsung, baik di kota maupun di desa,” ujarnya.

Helmi menargetkan, angka backlog dapat ditekan secara signifikan melalui program strategis perumahan dan kolaborasi lintas sektor dalam 5 tahun mendatang. 

Editor : Imam Rachmawan