BANTEN, iNewsLebak.id - Pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) atau RUU KUHP yang telah resmi menjadi KUHP rupanya masih menyedot sorotan pelbagai pihak.
Salah satu pasal yang menjadi perhatian publik yakni pengaturan tentang pasal unjuk rasa yang berpotensi menggerus hak konstitusional warga dalam menyampaikan pendapatnya di muka umum.
Hal itu diungkapkan Sekjen Badan Aspirasi dan Apresiasi Kemajemukan Banten (Badak Banten), Hilman Sony Permana.
Hilman menyebut rumusan yang tertuang dalam Pasal 256 KUHP terbaru tersebut dianggap terlalu menyekat hak demokrasi masyarakat, terutama dalam hal menyampaikan kritik kepada pemerintah.
"KUHP baru memuat ancaman pemidanaan baru terhadap aksi pawai, unjuk rasa dan demonstrasi tanpa pemberitahuan," ujarnya, Jum'at (9/12/2022).
Menurut Hilman, sanksi yang diberikan kepada pelaku aksi unjuk rasa tanpa ada pemberitahuan kepada pihak yang berwenang, dinilainya terlalu diskriminatif.
"Pelanggaran terhadap Pasal 256 KUHP baru diancam dengan pidana 6 bulan atau pidana denda paling banyak Rp10 juta sepanjang aksi pawai, unjuk rasa atau demonstrasi tanpa pemberitahuan dan dianggap mengganggu ketertiban umum," tuturnya.
Hilman menambahkan, pasal tersebut semestinya memuat definisi yang lebih ketat terkait mengganggu kepentingan umum.
“Pasal ini berpotensi menjadi pasal karet yang bisa mempidana masyarakat yang melakukan unjuk rasa untuk menagih haknya,” ujar Hilman.
Sementara, dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum telah mengatur mengenai tata cara menyampaikan pendapat, yaitu dengan membuat surat pemberitahuan. Atas tudingan itu, Hilman menganggap bahwa dengan disahkannya RUU KUHP merupakan kepanikan birokrasi terhadap sikap-sikap kritis masyarakat.
Editor : Sofi Mahalali
