Pengembangan ekonomi warga Lebak juga terus ditingkatkan oleh pemerintah lewat berbagai program, seperti bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), bantuan sanitasi ke desa-desa dengan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat atau spalds.
Sementara, Ketua DPRD Lebak, Juwita Wulandari, menyebutkan meski dengan anggaran terbatas pemerintah tetap memiliki komitmen tegas dalam mendukung pengentasan kemiskinan melalui skala prioritas anggaran untuk digunakan dalam memberikan bantuan RTLH dan penguatan ekonomi masyarakat.
“Walau terbatas kita akan tetap dorong anggaran prioritas untuk membantu masyarakat seperti perbaikan RTLH, penguatan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, menurutnya, peningkatan Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) dan pengembangan infrastruktur layanan kesehatan juga menjadi faktor pendukung dalam penurunan kemiskinan, sehingga dibutuhkan sektor ekonomi informal sebagai jaring pengaman.
“Perlu juga pemberdayaan ekonomi informal sebagai potensi jaring pengaman. Ini komitmen kami dalam menjawab persoalan kemiskinan di Kabupaten Lebak,” tutupnya.
Editor : Imam Rachmawan
Artikel Terkait
