Carut Marut Bansos di Lebak, Kepala Dinas, TKSK Hingga Mafia Sembako Disoal

LEBAK, iNewsLebak.id – Ratusan massa dari Ormas Badak Banten mendesak Bupati Lebak untuk memecat Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lebak, Eka Darmana Putra, karena dinilai tidak becus dalam bekerja.

Aksi unjuk rasa damai yang dilakukan di halaman kantor Dinsos Kabupaten Lebak pada Rabu (21/12/2022) pekan lalu lalu ini juga menyoroti kinerja Pendamping PKH dan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) yang dianggap tidak maksimal dalam mengelola bansos.

Baca Juga

Pasal Unjuk Rasa di KUHP Jadi Sorotan, Ormas Badak Banten Buka Suara

Dalam orasinya, Sekjen DPP Badak Banten, Ali Sujana, mengatakan telah terjadi penyimpangan bantuan sosial yang seharusnya tunai, namun dibelanjakan dalam bentuk sembako yang telah disiapkan oleh oknum dan mafia sembako.

Tak hanya itu, Badak Banten juga menemukan masih adanya pungutan liar (pungli) yang dilakukan terhadap penerima bantuan. Untuk itu Badak Banten mendesak agar pihak terkait, yakni Kementerian Sosial melakukan evaluasi besar-besaran terhadap kinerja jajaran Dinsos Kabupaten Lebak.

Berikut yang menjadi tuntutan Ormas Badak Banten :

1. Mengusut tuntas tindak pidana korupsi (tipikor) yang tengah ditangani Polres Lebak, agar ada tersangka lain selain Kabid Limjasos yang sudah menjadi tersangka
2. Memanggil kepala desa yang sudah menyelewengkan dana bantuan sosial dengan adanya unsur paksaan kepada keluarga penerima manfaat untuk membeli sembako yang telah disiapkan oleh oknum desa atau mafia sembako
3. Dinas Sosial Lebak diminta menindak lanjuti laporan dugaan penyelewengan bansos tersebut kepada Kementerian Sosial RI
4. Dinas Sosial Lebak agar mengevaluasi Pendamping PKH dan TKSK yang rangkap jabatan dengan pekerjaan lain sehingga tidak efektif dalam mengelola bansos
5. Memecat Kepala Dinas Sosial karena dinilai lalai dalam pekerjaan karena tidak pernah ada tindak lanjut dalam dugaan penyelewengan bansos

Ali Sujana menegaskan, Ormas Badak Banten mendesak Kementerian Sosial turun tangan dan melakukan penindakan terhadap oknum-oknum yang mengambil keuntungan pribadi dari program bansos tersebut.

Dibeberkan Ali Sujana, dirinya juga menyayangkan ketidak hadiran Kepala Dinsos Lebak dalam beberapa audiensi dengan berbagai alasan.

“Kadis tidak pernah menemui, kami mencium aroma yang tidak sedap, apa mungkin ada keterlibatan Kepala Dinsos dalam penyelewengan bansos?. Masyarakat bertanya-tanya, tapi apa daya, kita sudah mengajukan audiensi tapi Kepala Dinas euweuh, malehoy,” tegas Ali Sujana.

Bahkan dirinya juga sangat menyayangkan data disabilitas atau difabel di Kabupaten Lebak juga tidak jelas.

“Bahkan data disabilitas sejak 2018 pun tidak tahu, itu siluman, padahal pemerintah mengelontorkan dana untuk masyarakat. Dinas Sosial tidak becus dalam mengelola bantuan,” tambahnya.

Ratusan massa aksi akhirnya ditemui oleh Sekretaris Dinas (Sekdin) Sosial dan berjanji mengatakan akan menyampaikan aspirasi dari Badak Banten kepada Kepala Dinsos.

“Kita akan menindak lanjuti ke Kementerian Sosial dan Inspektorat,” kata Sekdin Sosial.

Usai berdialog dengan Sekdin Sosial, ratusan massa Badak Banten yang dijaga puluhan personel Polres Lebak akhirnya membubarkan diri dengan tertib.

Editor : Sofi Mahalali