Keberadaan Tambang Ilegal di Lebak Disebut Rugikan Pemkab dan Bikin Repot Aparat

LEBAK, iNewsLebak.id - Lembaga Mata Hukum mendorong Pemerintah Kabupaten Lebak, Banten menata regulasi perizinan pertambangan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan menjaga dampaknya terhadap lingkungan.

Hal ini disampaikan Sekjen Mata Hukum, Mukhsin Nasir, dalam wawancara dengan awak media, Selasa (14/3/2023). Nasir juga meminta Pemkab Lebak melahirkan aturan payung hukum sebagai legalitas izin kepada para pelaku usaha pertambangan.

Baca Juga

Listrik Dicuri untuk Nambang Batu Bara, PLN Pun 'Gerah' Razia Rutin Bakal Digelar di Lebak Selatan

“Pemerintah daerah harus berupaya melahirkan aturan payung hukum sebagai legalitas izin kepada para pelaku usaha pertambangan,” ungkap pria yang akrab disapa Daeng ini. 

Menurutnya, kalau Pemda Lebak membiarkan aktivitas tambang yang tak jelas perizinannya, itu akan merugikan pemda, lingkungan, termasuk aparat penegak hukum khususnya kepolisian yang harus menindak.

Terkait persoalan ini, lembaga Mata Hukum akan menggelar diskusi bertajuk “Galian Pertambangan, Gerbang Investasi Lebak-Banten” pada Selasa 21 Maret 2023 di Hotel Maris, Rangkasbitung, Lebak.

Baca Juga

Tiga Bulan 4 Pekerja Tewas di Tambang Batu Bara Ilegal di Lahan Perhutani Cihara, Kemana Aparat?

Sejumlah pihak diundang hadir dalam diskusi tersebut, diantaranya penegak hukum dari Polres Lebak dan Kejaksaan, Pemda Lebak, pelaku usaha tambang, tokoh masyarakat, LSM, serta mahasiswa.

"Tujuannya, melahirkan regulasi sebagai payung hukum untuk para pembisnis dan investor yang akan menanamkan modalnya di Lebak," ungkap Nasir.

Dirinya berharap diskusi tersebut akan melahirkan satu jaminan kelangsungan kegiatan bisnis pertambangan, "Salah satu sumber pendapatan daerah dan mencari solusi problematika galian tanah tambang di Kabupaten Lebak,” pungkasnya.

Editor : U Suryana