Di Lebak, Gapoktan Dipaksa jadi ‘Sangkuriang’ untuk Penuhi Syarat Penyalur Pupuk Subsidi

LEBAK, iNewsLebak.id – Kebijakan pemerintah pusat yang melegitimasi Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) sebagai penyalur pupuk bersubsidi sepertinya akan terkendala penerapannya di Kabupaten Lebak, Banten.

Perpres Nomor 6 Tahun 2025 yang mengatur alih peran Gapoktan sebagai distributor (lini 2) dan pengecer (lini 3) tidak tersosialisasikan secara maksimal di Lebak. Bahkan SE dari Dinas Pertanian Lebak tentang prasyarat Gapoktan untuk menjadi pemyalur pupuk subsidi baru terbit di akhir batas waktu pendataan, 14 Februari 2025.

Hal ini dikeluhkan banyak pihak, bahkan surat edaran yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Pertanian Lebak, Rahmat, disebut-sebut sebagai niat setengah hati Pemkab Lebak mendukung program prioritas Presiden Prabowo.

“Sepertinya tidak ada political will dari Pemkab Lebak dalam hal ini Dinas Pertanian. Bagaimana bisa Gapoktan melengkapi berkas persyaratan jika edarannya saja baru terbit di akhir pendataan. Sama saja memaksa Gapoktan menjadi Sangkuriang,” ucap Eli Sahroni.

“Padahal kebijakan Prabowo jelas untuk memangkas mata rantai distribusi pupuk subsidi yang dinilai tidak efisien dan rentan penyimpangan. Jika akibat eror sistem maka perpanjang waktu pendaftaran, jika tidak patut diduga ada permainan dengan mafia pupuk subsidi,” tambah Eli.

Ketua Ormas Umum Badak Banten Perjuangan (BBP) ini juga akan mendorong Komisi II DPRD Lebak memanggil Kepala Dinas Pertanian untuk dimintai klarifikasi.

“Jangan anggap hal yang sederhana, apalagi ini kebijakan yang sangat-sangat strategis dari Pak Prabowo. Komisi II DPRD Kabupaten Lebak harus memanggil Kepala Dinas Pertanian minta klarifikasinya, kalau bisa bentuk Pansus,” tegas mantan politisi Demokrat ini.

Diberitakan sebelumnya, Surat Edaran Dinas Pertanian Kabupaten Lebak perihal persyaratan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) untuk menjadi penyalur pupuk bersubsidi dikeluhkan banyak pihak lantaran baru terbit di hari terakhir pendataan.

Salah satu Kepala Desa di Kecamatan Cihara sangat menyayangkan keterlambatan penerbitan surat edaran tersebut. “Bagaimana mau kekejar (persyaratannya) tanggal surat dan pengumpulan data sama,” ungkap Kades yang tak mau disebutkan namanya tersebut.

Bahkan Ia menduga bahwa keterlambatan tersebut adalah sebuah setingan, “Ini kaya sebuah setingan. Perlu didalami ada apa,” lanjutnya.

Senada dengan salah satu pengurus kelompok tani di Kecamatan Wanasalam beriniasial E. Dirinya menyayangkan informasi yang mepet dan tidak adanya sosialisasi terkait kebijakan ini membuat petani lagi-lagi akan mengalami persoalan yang klise.

“Program Pak Prabowo ini seharusnya didukung semua pihak, bagaimana beliau ingin pupuk subsidi tepat sasaran, sesuai Harga Eceran Tertinggi, dan memberantas mafia pupuk. Penyaluran lewat Gapoktan akan bagus, tapi akhirnya telat gini,” ungkapnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, Rahmat mengatakan telat terbitnya surat edaran dikarenakan eror sistem pada aplikasi Srikandi. “Ini telat dari Sikandinya, aplikasi surat menyurat dari pusat. Sistem Srikandi pada saat dibuat surat tersebut sedang trouble,” jelas Rahmat, Jumat (14/2/2025) malam.

Ia pun berdalih, Surat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementan RI Nomor 1224/SM.020/1.2/01/2025 perihal yang sama telah disebarluaskan sejak jauh-jauh hari.

Editor : Lazarus Sandy