Rp8 Miliar untuk Alun-Alun, Mahasiswa Pertanyakan Skala Prioritas Pemkab Lebak

LEBAK, iNewsLebak.id - Sejumlah aktivis mahasiswa Lebak juga mengkritisi rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak yang akan merevitalisasi Alun-alun Rangkasbitung dengan anggaran mencapai Rp8 miliar. Nilai anggaran yang dinilai fantastis itu menuai sorotan, terutama karena masih banyak jalan rusak yang belum tertangani.

Rencana revitalisasi tersebut diketahui menjadi salah satu program prioritas Bupati Hasbi Jayabaya yang baru dilantik pada 20 Februari 2025 lalu.

Baca Juga

KPU Lebak Temukan Surat Suara Ungu Menjelang Pencoblosan 

Ridwanul Maknunah, ketua pengurus pusat Ikatan Mahasiswa Lebak (Imala) Lebak menyayangkan, anggaran yang disiapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak yang dinilai tidak pro rakyat di tengah masih banyaknya jalan yang membutuhkan sentuhan pemerintah karena kondisinya tak memadai.

“Di saat kondisi infrastruktur jalan yang rusak parah dan membahayakan keselamatan warga, Pemkab Lebak justru lebih memilih mengucurkan anggaran hingga miliar untuk penataan Alun-alun Rangkasbitung, padahal penataan alun-alun Rangkasbitung belum lama dilakukan yakni tahun 2024 sebelum bupati Iti Octavia Jayabaya lengser," kata Ridwanul Maknunah pada Minggu, (20/04/2025).

Ridwanul menanggapi bahwa kebijakan tersebut menunjukkan kurangnya kepekaan pemerintah terhadap kebutuhan mendesak masyarakat.

Ia mempertanyakan alasan di balik penggunaan dana miliaran untuk merevitalisasi ruang terbuka yang masih layak, sementara jalan-jalan rusak yang setiap hari dilalui warga justru belum mendapat perbaikan maksimal.

“Kami melihat kurangnya kepekaan terhadap kebutuhan mendesak masyarakat. Mengapa ruang terbuka yang masih layak justru diperbaiki dengan dana miliaran, sementara jalan yang setiap hari dilalui masyarakat dibiarkan rusak tanpa perbaikan maksimal,” ujar Ridwanul. 

Atas hal tersebut, Imala Lebak menagih janji Bupati Lebak, Hasbi Jayabaya saat melakukan kampanye yang akan membangun konektivitas antar desa dan sarana publik yang merata. 

“Kami menuntut janji itu. Janji kampanye bukan sekadar formalitas lima tahunan. Ini soal tanggung jawab terhadap rakyat,” pungkasnya. 

Ia juga mendorong agar Pemkab Lebak melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pembangunan, dengan menempatkan skala prioritas berbasis kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat.

Editor : Imam Rachmawan