get app
inews
Aa Text
Read Next : 20 Mei Peringatan Hari Kebangkitan Nasional, Sejarah Lahirnya Organisasi Pergerakan Nasional Pertama

Lapangan Kerja Jadi Sorotan, DPRD Serang Fraksi NasDem Serap Aspirasi Warga Dapil I

Senin, 19 Mei 2025 | 16:00 WIB
header img
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serang, Ahmad. (Foto Istimewa)

LEBAK, iNewsLebak.id - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serang dari fraksi partai NasDem melakukan reses di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) I Kabupaten Serang. Karena pihaknya banyak menerima keluhan sulitnya lapangan pekerjaan.

Dari reses tersebut, pihaknya mendapati banyak keluhan dari masyarakat yang merasa sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan. 

Ahmad, salah satu anggota DPRD mengatakan jika banyaknya keluhan terkait mencari pekerjaan, bahkan ada isu yang mengharuskan calon pekerja menyogok terlebih dahulu. 

“Mau kerja saja harus nyogok, bahkan ada yang mengadu harus bayar Rp40 juta untuk masuk kerja. Isu nya seperti itu,” kata Ahmad pada Minggu,(18/05/2025).

Selain itu, masyarakat juga mengeluhkan semakin terbatasnya lapangan pekerjaan, meskipun di wilayah mereka terdapat banyak pabrik yang masih beroperasi.

Oleh karena itu, ia mengimbau agar perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Serang dapat memberikan prioritas kepada warga setempat dalam proses penerimaan tenaga kerja.

“Ini harus ada keseriusan dari pemerintah daerah menyikapi hal ini supaya bisa memangkas angka pengangguran di Kabupaten Serang,” kata Ahmad. 

Ia juga mengatakan, jika pihaknya akan berusaha mendorong skala prioritas penerimaan pekerja. 

“Kita dorong agar ada skala prioritas dalam penerimaan kerja. Pemerintah daerah harus membuat MoU dengan perusahaan,” jelasnya.

Pihaknya menuntut agar ke depannya pemerintah daerah bersama aparat kepolisian bertindak tegas terhadap oknum-oknum yang terlibat sebagai calo tenaga kerja, karena praktik tersebut sangat merugikan masyarakat, terutama warga Kabupaten Serang.

“Ini sangat meresahkan masyarakat. Meskipun memang ini tugasnya APH memang sifatnya penegakan hukum, tetapi karena keluhan masyarakat ini banyak, pemerintah daerah wajib untuk komunikasi dengan APH,” pungkasnya.

 

Editor : Imam Rachmawan

Follow Whatsapp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow
Lihat Berita Lainnya
iNews.id
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut