Pemkab Lebak Tekankan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem untuk 2026

LEBAK, iNewsLebak.id – Wakil Bupati Lebak, Amir Hamzah, menegaskan bahwa komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak akan terus dicanangkan guna menurunkan angka kemiskinan di wilayah tersebut. Data menunjukan hingga Desember 2024, angka kemiskinan di Lebak mencapai 8,44 persen atau sama dengan 111.170 jiwa dari keseluruhan penduduk. 

Amir mengatakan bahwa terdapat tiga prioritas utama Pemkab di tahun 2026, yakni pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, serta penurunan angka kemiskinan.

Baca Juga

Stunting di Lebak Ngeri: 4.246 Balita Positif, Pemkab Siapkan Strategi Turunkan Kemiskinan

“Ya, penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas utama pemerintah daerah, terlebih di tahun 2026,” ucap Amir Hamzah, Jumat (28/11).

Ia turut menyoroti kebutuhan konsolidasi dan kontribusi lintas sektor dalam memastikan program dan intervensi terlaksana dengan tepat sasaran, sehingga dapat mengentaskan kemiskinan di Lebak. 

“Upaya pengentasan kemiskinan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Kita harus memastikan seluruh program yang menyasar kelompok miskin ekstrem dapat terkoordinasi dengan baik, mulai dari pendataan, penyaluran bantuan, hingga evaluasi di lapangan,” tegasnya. 

Baca Juga

Pemkab Lebak Bereskan Data Kemiskinan Ekstrem, Bantuan Sosial Diharap Tepat Sasaran

Pengembangan ekonomi warga Lebak juga terus ditingkatkan oleh pemerintah lewat berbagai program, seperti bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), bantuan sanitasi ke desa-desa dengan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat atau spalds. 

Sementara, Ketua DPRD Lebak, Juwita Wulandari, menyebutkan meski dengan anggaran terbatas pemerintah tetap memiliki komitmen tegas dalam mendukung pengentasan kemiskinan melalui skala prioritas anggaran untuk digunakan dalam memberikan bantuan RTLH dan penguatan ekonomi masyarakat. 

“Walau terbatas kita akan tetap dorong anggaran prioritas untuk membantu masyarakat seperti perbaikan RTLH, penguatan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, menurutnya, peningkatan Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) dan pengembangan infrastruktur layanan kesehatan juga menjadi faktor pendukung dalam penurunan kemiskinan, sehingga dibutuhkan sektor ekonomi informal sebagai jaring pengaman.

“Perlu juga pemberdayaan ekonomi informal sebagai potensi jaring pengaman. Ini komitmen kami dalam menjawab persoalan kemiskinan di Kabupaten Lebak,” tutupnya.

Editor : Imam Rachmawan