Namun dirinya mengaku pesimis, aturan itu dapat segera diwujudkan oleh pemerintah, mengingat pola pikir pemerintah yang masih menganggap bahwa media adalah "penganggu" pemerintah. Begitupun dengan DPR, Hendry mengatakan, sebagian anggota DPR masih beranggapan Pers adalah lawan politik mereka dan tidak bertanggungjawab.
"Mereka (Pemerintah-red) selalu melihat berita dari sisi negatifnya saja, mereka tidak mau memahami tujuan dari kritik yang disampaikan oleh media. Padahal kita juga sudah sangat bertanggungjawab dan sesuai etika saat melakukan penulisan berita, tetapi mereka memilik versi tanggungjawabnya sendiri," ucap Hendry.
Meski begitu, dia tidak menafikan, banyaknya bantuan pemerintah kepada media maupun organisasi wartawan. Namun, lanjutnya, tujuan bantuan tersebut lebih bertujuan pada niat pembungkaman atas kritikan.
"Untuk itu, saya berharap kepada media ataupun organisasi untuk tetap kritis meskipun telah mendapat bantuan, sebab dana yang diberikan kepada kita itu adalah uang kita sendiri, yang kita berikan melalu pajak atau retribusi," paparnya.
Lebih lanjut Hendry, berharap pemerintah mau memikirkan solusi terbaik terkait fenomena merosotnya pendapatan media ini.
Editor : U Suryana
Artikel Terkait
