LEBAK, iNewsLebak.id - Komunitas Mahasiswa Taktis Demokratis Wanasalam (MATADEWA) melakukan aksi demonstrasi di depan kantor KPU Lebak, terpantau mereka melakukan aksi sampai pukul 20.00 WIB sampai akhirnya ditemui oleh komisioner KPU Kabupaten Lebak dan membubarkan diri sekitar pukul 21.30 WIB. Rabu (5/6/2024).
Korlap aksi, Indra Maulana mengatakan bahwa aksi tersebut dilakukan guna meminta keterangan Komisioner KPU mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan dugaan adanya surat rekomendasi yang di kirim oleh pimpinan DPRD Kabupaten Lebak mengenai proses penerimaan calon anggota PPK di Kabupaten Lebak
"Tadi pukul 20.00 WIB komisioner datang menemui kami, dan seperti yang sudah kami sampaikan, ini merupakan aksi lanjutan setelah sebelumnya kami melakukan aksi demonstrasi di Kantor DPRD Kabupaten Lebak tentang surat rekomendasi, praktik kolusi dan nepotisme serta penyalahgunaan wewenang yang diduga melibatkan dua lembaga negara yakni DPRD dan KPU Kabupaten Lebak dalam proses perekrutan anggota PPK," ujar Indra.
Lebih lanjut Indra mengatakan bahwa pihaknya sudah menyampaikan hasil kajian mereka tentang permasalahan dan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dalam proses penerimaan calon anggota PPK di Kabupaten Lebak.
"Kami sudah sampaikan hasil kajian kami ke KPU Kabupaten Lebak, dan tentu ada beberapa hal yang kami tanyakan dan akan kami lanjutkan untuk didalami kembali setelah tadi mendengar jawaban dari Komisioner KPU," pungkasnya.
Sementara itu, Ketua umum Komunitas Matadewa, Repi Rizali mengatakan bahwa ada dugaan kebohongan yang disampaikan oleh komisioner KPU Kabupaten Lebak terkait dengan informasi mengenai nilai tes wawancara.
"Komisioner KPU mengatakan nilai tes wawancara calon anggota PPK ada di siakba, kita sudah mengecek sebelum dan setelah berangkat aksi apa benar di siakba ada nilai tes wawancara, hasilnya tidak ada nilai tes wawancara di siakba," ucapnya
Repi juga mengatakan bahwa pihaknya sudah menyampaikan agar Komisioner KPU membuka nilai tes wawancara seluruh calon anggota PPK.
"Kami tadi sudah mengajukan ke komisioner KPU untuk membuka nilai tes wawancara semua calon anggota PPK, akan tetapi mereka menolak, katanya harus diajukan sesuai dengan UU keterbukaan informasi publik," lanjutnya.
Terakhir Repi mengatakan bahwa keengganan KPU Kabupaten Lebak untuk menunjukan nilai tes wawancara merupakan tindakan aneh yang dilakukan oleh Komisioner KPU Kabupaten Lebak.
"Ini kan aneh, apa bedanya nilai tes wawancara dengan nilai CAT, keduanya sama-sama menunjukan hasil dari sebuah tes yang diikuti oleh calon anggota PPK, ko nilai CAT boleh dilihat oleh calon anggota PPK dan publik sementara nilai tes wawancara tidak boleh, atau jangan jangan sebenarnya nilai tes wawancara ini tidak ada," tutupnya.
Editor : U Suryana
Artikel Terkait
