LEBAK, iNewsLebak.id – Dewan Pakar Sahabat Hati Anak Peduli Indonesia Lazarus Sandy meminta perhatian lebih Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak atas banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kabupaten Lebak.
Sandy mengatakan, kasus kekerasan seksual terhadap anak di Lebak saat ini makin marak terjadi. Tak hanya di lingkungan pendidikan, tapi di lingkungan yang paling dekat yakni keluarga. Tapi, Sandy menyebut perhatian pemerintah kurang maksimal terutama soal anggaran.
“Berdasarkan informasi yang saya peroleh dari UPTD PPA Lebak, hingga saat ini lebih dari 127 kasus terjadi. Ini bukan angka yang kecil, dan saya yakin angka tersebut belumlah angka yang ril. Ini sudah darurat, banyak juga kasus yang tidak tereskpose dan mencuat ke permukaan,” kata Sandy, Minggu (27/10/2024) malam.
Jumlah kasus yang relatif tinggi tersebut, kata Sandy Pemkab Lebak belum mengalokasikan anggaran ekstra untuk penanganan kasus tersebut, “Sangat minim, saya dengar hanya sekitar Rp400 juta setahun. Dengan kasus sebanyak itu bagaimana mungkin cukup untuk pendampingan,” paparnya.
Seharusnya, kata Sandy yang juga wartawan sebuah media nasional ini, Pemkab Lebak memberi perhatian lebih tak hanya soal peningkatan anggaran tapi juga political will untuk menekan kasus kekerasan seksual dengan beragam strategi penanganan dan pencegahan.
“Kepada Pak Pj Bupati Lebak, saya berharap ada niat politik untuk ‘ngeh’ bahwa kasus kekerasan seksual ini sudah darurat. Butuh penanganan ekstra keras, dan strategi baik pencegahan, penanganan atau pendampingan kasus, hingga pemulihan korban,” tegas Sandy.
Sama halnya dengan stunting, Sandy meminta Pemkab Lebak juga concern atas persoalan ini. “Beragam terobosan penanganan stunting telah berhasil di Lebak, saatnya juga kekerasan terhadap anak jadi concern kedua Pemkab Lebak yang berkaitan dengan anak,” pungkasnya.
Sedikitnya, kata Sandy kasus yang tengah jadi perhatian publik diantaranya pelecehan seksual terhadap puluhan siswi di Warunggunung, kasus sodomi balita berusia 2 tahun di Wanasalam, dugaan pencabulan di salah satu Ponpes di Cihara, serta kasus pencabulan oleh Kakek terhadap balita di Gunungkencana.
"Untuk pendampingan, advokasi, trauma healing, hingga pemulihan psikis dan fisik pastinya membutuhkan anggaran yang tak sedikit. Kami berharap ini jadi catatan khusus baik di eksekutif maupun di legislatif," pungkas Sandy.
Editor : U Suryana
Artikel Terkait
