LEBAK, iNewsLebak.id - Sorotan muncul terhadap 11 proyek jalan desa di Kabupaten Lebak setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah ketidaksesuaian. Pemerintah daerah menegaskan bahwa perbedaan hasil audit disebabkan oleh metode pengambilan sampel di lapangan.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lebak merespons temuan BPK atas proyek jalan desa tahun anggaran 2024. Kepala Dinas PUPR, Irvan Suyatufika, menyebutkan bahwa ketidaksesuaian hasil audit lebih disebabkan oleh perbedaan lokasi pengambilan sampel antara pihak pelaksana dan auditor.
“Misalnya, titik yang diambil oleh kami berbeda dengan BPK. Nah, dari perbedaan itu akhirnya muncul selisih ketebalan atau mutu. Sementara dalam pengerjaan konstruksi jalan, menjaga ketebalan secara konsisten itu sangat sulit karena ada banyak aspek teknis yang memengaruhi hasilnya,” ujar Irvan saat ditemui di Gedung DPRD Lebak, Selasa (8/7/2025).
BPK sebelumnya mencatat adanya kekurangan volume, ketidaksesuaian spesifikasi teknis, serta kualitas material yang tidak memenuhi standar, termasuk campuran aspal dan kuat tekan beton. Semua proyek tersebut didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lebak melalui skema hibah ke desa.
Irvan menjelaskan, karena jalan-jalan tersebut merupakan aset desa, maka proses belanjanya dilakukan melalui hibah.
“Setelah proyek selesai, jalan itu akan diserahterimakan kembali ke desa, bukan ke kabupaten. Nilai hibahnya ditentukan berdasarkan realisasi pembayaran, bukan dari nilai kontrak,” jelasnya.
Editor : Imam Rachmawan
Artikel Terkait
