Tri menambahkan, Trans Banten merupakan bagian dari upaya modernisasi transportasi publik di Banten dengan prinsip aman, nyaman, dan terintegrasi. Namun, ia menegaskan bahwa kemajuan ini tidak boleh mengorbankan nasib sopir angkot yang telah lama menjadi tulang punggung mobilitas warga.
“Kami ingin menghadirkan sistem transportasi yang adil, merata, dan berpihak kepada masyarakat tanpa meniadakan peran pengemudi angkot yang sudah lama melayani warga,” ujarnya.
Sementara itu, Koordinator Lapangan Forum Komunitas Angkot Pabuaran Ciomas, Gery Wijaya, mengapresiasi langkah Dishub yang membuka ruang dialog. Menurutnya, komunikasi ini menjadi titik awal menemukan keseimbangan antara transportasi modern dan konvensional.
“Kami menyampaikan aspirasi agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap program Trans Banten dan memberi ruang dialog dengan para pelaku transportasi konvensional. Kami juga tengah menyiapkan kajian serta usulan solusi agar kebijakan ini dapat berjalan seimbang,” katanya.
Gery menegaskan bahwa aksi para sopir bukan bentuk penolakan terhadap Trans Banten, melainkan seruan agar kebijakan baru tidak mematikan penghasilan mereka.
“Kami mendukung peningkatan transportasi publik di Banten, tetapi kami juga ingin agar para sopir angkot tidak tersisih. Harapannya, pemerintah hadir dengan kebijakan yang adil bagi semua pihak,” ujarnya.
Editor : Imam Rachmawan
Artikel Terkait
