LEBAK, iNewsLebak.id - Anggota DPRD Provinsi Banten, Iip Makmur, menerima berbagai aspirasi masyarakat Kabupaten Lebak yang berkaitan dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah Banten Selatan saat masa reses, Selasa (10/2/2026).
Dalam kegiatan tersebut, persoalan infrastruktur masih mendominasi aspirasi yang disampaikan masyarakat. Warga menyoroti belum meratanya pembangunan di sejumlah wilayah, terutama yang berkaitan dengan fasilitas dasar penunjang aktivitas sehari-hari.
Berbagai kebutuhan pembangunan disampaikan warga, mulai dari perbaikan jalan lingkungan, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, perbaikan sistem drainase, penerangan jalan umum (PJU), hingga bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk mendukung sektor pertanian.
“Warga masih sangat membutuhkan pemerataan pembangunan. Infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan, irigasi, drainase, PJU, hingga alsintan untuk pertanian masih menjadi aspirasi dominan yang kami terima selama reses di Lebak,” jelasnya.
Iip menilai, keterbatasan infrastruktur dasar masih menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya terselesaikan hingga saat ini. Kondisi tersebut dinilai berpengaruh terhadap laju perkembangan daerah, meskipun Kabupaten Lebak memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar.
“Persoalan infrastruktur ini masih menjadi PR besar dan menjadi salah satu alasan utama mengapa perkembangan Kabupaten Lebak relatif lambat, padahal daerah ini memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah,” ujarnya.
Sebagai Ketua Komisi II DPRD Banten, Iip juga menyoroti potensi Kabupaten Lebak di sektor pangan dan pertanian. Menurutnya, potensi tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal akibat belum memadainya infrastruktur pendukung di lapangan.
“Lebak punya potensi pangan yang luar biasa. Tapi tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, potensi itu tidak bisa berkembang maksimal. Karena itu, intervensi pembangunan infrastruktur menjadi kunci,” tegasnya.
Ia menegaskan, seluruh aspirasi masyarakat yang dihimpun selama masa reses akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Banten agar dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan kebutuhan daerah, sehingga diharapkan dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat.
Editor : Imam Rachmawan
Artikel Terkait
