Komando! 31 Juli Ribuan Warga Baksel Siap 'Kepung' Istana Suarakan DOB Cilangkahan

LEBAK, iNewsLebak.id - Adanya rencana aksi unjuk rasa ribuan warga untuk menuntut dicabutnya Moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) Cilangkahan ke Istana Negara dan DPR RI, mengundang banyak perhatian berbagai elemen masyarakat. Para aktivis pun siap bersatu untuk menyuarakan aspirasi yang sudah puluhan tahun dinanti yakni terwujudnya Kabupaten Cilangkahan.

Salahsatunya, Rizwan Comrade, Aktivis asal Lebak Selatan (Baksel) yang kerap bersuara lantang, menyatakan kesiapannya untuk turut serta dalam rencana aksi tersebut.

"Saya menyambut baik rencana aksi menuntut agar Moratorium pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) segera dicabut oleh Pemerintah dan pemekaran Cilangkahan menjadi Kabupaten segera terwujud, tidak ada tawar-menawar lagi soal DOB Cilangkahan, selain Cabut Moratorium," tegas Rizwan, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp pribadinya, Selasa, (9/7/2024).

Menurutnya, Rakyat Lebak sudah jenuh dengan berbagai ketimpangan diberbagai sektor yang ada di Lebak Selatan yang sudah puluhan tahun merasa terjajah, terisolir dan terasingkan. 

"Saya siap ambil komando untuk aksi di Jakarta, bahkan sudah dapat mandat dari Bakor-PKC untuk turun mengepung Istana Negara," ungkapnya. 

Terpisah, Repi Rizali, Ketua Umum Mahasiswa Taktis Demokratis Wanasalam (MATADEWA), menuturkan, kalau melihat urgensi dari pembentukan DOB Cilangkahan, memang harusnya sudah dimekarkan dari dulu terlebih persyaratan dasar dan administratifnya sudah siap.

"Dan ada ketidakpuasan masyakarat terhadap kebijakan pemerintah daerah yang selama ini dinilai tidak mampu menjadi solusi atas permasalahan masyarakat khususnya di 10 kecamatan," kata Repi.

Repi juga mengungkapkan, bahwa rencana aksi unjuk rasa pada 31 Juli 2024 merupakan gerakan yang memang di dasarkan pada satu kebutuhan sehingga akan banyak elemen yang tergerak untuk ikut serta dalam aksi tersebut.

Pemerintah pusat seharusnya lebih selektif dan tidak memukul rata bahwa semua wilayah harus moratorium. Karena itu merugikan wilayah-wilayah yang persyaratan dasar dan administratif sudah siap.

"Dan pemerintah sendiri pada akhirnya tidak konsisten soal moratorium. Pemekaran wilayah di Papua misal, di lakukan oleh pemerintah karena alasan-alasan yang secara sosiologis juga terjadi di beberapa wilayah lain meskipun dengan kadar yang berbeda. Artinya pemerintah juga butuh terhadap pemekaran wilayah," imbuhnya.

Senada disampaikan Asep Sunandar atau yang akrab disapa Apih, Aktivis Lebak Selatan yang juga merupakan Ketua Ormas LMPI MAC Malingping. Dikatakannya, adanya rencana aksi tersebut sekaligus menjadi pemersatu berbagai elemen termasuk para aktivis dengan satu suara, yakni menuntut dicabutnya Moratorium DOB Cilangkahan.

"Ini sebuah momentum yang luar biasa, dimana kita bersatu untuk kepentingan bersama, dalam upaya mewujudkan harapan kita bersama yaitu terwujudnya Kabupaten Cilangkahan. Saya akan ikut serta dalam aksi ini, kita tunjukan dan buktikan kebersamaan dan kekompakan," ungkap Apih.

Editor : U Suryana