Efisiensi Anggaran di Lebak Belum Berdampak Pada Honorer, BKPSDM: Nilainya Berbeda-beda

LEBAK, iNewsLebak.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak memastikan bahwa instruksi efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Namun, hingga saat ini belum ada wacana untuk merumahkan pegawai honorer meskipun pemerintah daerah tengah melakukan berbagai langkah penghematan.

Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi BKPSDM Lebak Iqbaludin, menyatakan bahwa dalam rapat bersama pimpinan, belum ada arahan resmi mengenai pemangkasan tenaga honorer.

“Pimpinan belum ada perintah untuk mengefisiensikan tenaga honorer. Jadi, untuk saat ini tenaga honorer masih aman,” ujar Iqbaludin kepada wartawan di Rangkasbitung, pada Senin, (10/02/2025).

Namun, ia menambahkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tetap diterapkan dengan memangkas beberapa pos pengeluaran, seperti biaya perjalanan dinas, honorarium kegiatan, pengadaan barang, serta jasa konsultan dan profesi.

“Pemangkasan ini masih dalam tahap pembahasan karena nilainya berbeda-beda. Kapan efektifnya, masih menunggu diskusi lebih lanjut antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD,” kata Iqbaludin.

Hari ini, Pemkab Lebak menerima edaran dari Sekretaris Daerah (Sekda) yang menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan efisiensi sesuai dengan kegiatan masing-masing.

Beberapa upaya yang diterapkan mencakup pemotongan anggaran SPPD hingga 50 persen, penganggaran Alat Tulis Kantor (ATK) sebesar 25 persen, serta pembatasan kegiatan luar daerah.

Selain itu, rapat dan konsultasi sementara diarahkan untuk dilakukan secara daring. Kebijakan efisiensi ini bertujuan mengoptimalkan penggunaan anggaran tanpa mengorbankan tenaga honorer yang memiliki peran penting dalam pelayanan publik di Kabupaten Lebak.

Editor : Imam Rachmawan