Daftar 46 Kepala Daerah yang Belum Bergabung dalam Retret di Magelang

LEBAK, iNewsLebak.id - Presiden Prabowo bersama dengan kepala daerah terpilih tengah menjalani kegiatan retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang. Kegiatan yang dilaksanakan sejak 21 hingga 28 Februari 2025 mendatang, mewajibkan seluruh kepala daerah yang telah dilantik untuk hadir dan menjalani kegiatan tersebut.

Namun, beberapa kepala daerah masih belum menghadiri kegiatan yang sebelumnya telah diterapkan juga ke Kabinet Merah Putih tersebut. 

Baca Juga

Kepala Daerah Nyaleg Tapi Diduga Tak Taat Aturan Pemilu, Musa Weliansyah Beri Kritik Tajam

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, mengatakan jika beberapa kepala daerah tersebut tidak hadir tanpa keterangan. 

Lebih dari 40 kepala daerah absen dari retret. Meski begitu, panitia tetap mempersilahkan para kepala daerah untuk mengirimkan wakilnya jika memang tidak bisa hadir secara langsung dalam kegiatan retret. 

”Untuk hal-hal yang lain apabila memang kemudian diputuskan tidak hadir karena satu atau lain hal, maka panitia meminta agar kepala daerah yang bersangkutan mengirimkan wakilnya untuk mengikuti rangkaian acara di Magelang ini,” ujar Bima pada Minggu (23/02/2025).

Baca Juga

Soal Warga Sulit Bangun Tempat Ibadah, Jokowi Sentil Kepala Daerah hingga FKUB

Daftar Nama Kepala Daerah yang Belum Hadir dalam Retret di Magelang

1. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo 

2. Gubernur Bali, I Wayan Koster 

3. Wali Kota Tomohon, Caroll Joram Azarias Senduk 

4. Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie 

5. Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah 

6. Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono 

7. Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo 

8. Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara 

9. Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti 

10. Wali Kota Tidore, Kepulauan Muhammad Sinen 

11. Bupati Minahasa, Robby Dondokambey 

12. Bupati Minahasa, Tenggara Ronald Kandoli 

13. Bupati Minahasa, Selatan Franky Donny Wongkar 

14. Bupati Manokwari Selatan, Bernard Mandacan 

15. Bupati Pegunungan Bintang, Spei Yan Birdana 

16. Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono 

17. Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat 

18. Bupati Wonogiri, Setyo Sukarno 

19. Bupati Karanganyar, H. Rober Christanto 

20. Bupati Sukoharjo, Etik Suryani 

21. Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari 

22. Bupati Temanggung, Agus Setyawan 

23. Bupati Belitung Timur, Kamarudin Muten 

24. Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami 

25. Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo 

26. Bupati Semarang, H. Ngesti Nugraha 

27. Bupati Magelang, Grengseng Pamuji 

28. Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra 

29. Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu 

30. Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya 

31. Bupati Klungkung, I Made Satria 

32. Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan 

33. Bupati Gianyar, I Made Mahayastra 

34. Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa 

35. Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta 

36. Bupati Musi Rawas Utara, Devi Suhartoni 

37. Bupati Lampung Barat, H. Parosil Mabsus 

38. Bupati Waropen, Fransiscus Xaverius Mote 

39. Bupati Manggarai, Herybertus Geradus Laju Nabit 

40. Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntari Ningsih 

41. Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana 

42. Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin 

43. Bupati Bangka Selatan, H. Riza Herdavid 

44. Bupati Asmat, Thomas Eppe Safanpo 

45. Bupati Sanggau, Yohanes Ontot 

46. Bupati Banyuasin, H. Askolani

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengatakan jika kegiatan ini dilakukan untuk menjaga silaturahmi antar kepala daerah, khususnya bagi kepala daerah yang berasal dari provinsi yang sama. 

”Saya menganggap bahwa kegiatan orientasi kepala daerah sangat-sangat penting. Bukan kepentingan pusat, kepentingan daerah itu sendiri. Supaya rekan-rekan kepala daerah memiliki bekal yang cukup sebelum lima tahun nanti melangkah,” ujar Tito.

Sebelumnya, daftar nama kepala daerah di atas berasal dari fraksi PDIP. Hal tersebut lantaran merespon surat instruksi yang sebelumnya ditandatangani oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri untuk menunda kegiatan retret bagi kepala daerah yang berasal dari fraksi PDIP.

Surat instruksi itu keluar tidak lama setelah Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto ditahan oleh KPK dalam kasus suap yang menyeret nama Harun Masiku.

Editor : Imam Rachmawan