Mengapa Program Makan Bergizi Gratis di Lebak Belum Terlaksana? Ini Penjelasan dari Pemkab

Anggaran yang telah dihitung mencapai sekitar Rp 611 miliar untuk memenuhi kebutuhan 189.677 siswa SD dan SMP di Lebak, dengan estimasi biaya Rp 15 ribu per porsi makanan. Namun, karena harga porsi makanan berubah, perhitungan anggaran juga perlu disesuaikan kembali.

Wakil Bupati Lebak, Amir Hamzah, menambahkan bahwa koordinasi dengan pemerintah pusat baru dilakukan satu kali dan belum ada informasi lanjutan mengenai pelaksanaan teknis program MBG.

“Saya belum dapat info soal pelaksanaan, baru rapat sekali bersama Kepala BGN, Gubernur, dan para bupati dua minggu lalu,” katanya.

Pemkab juga telah diminta menyiapkan lahan untuk dapur umum, namun proses implementasi masih terhenti menunggu instruksi resmi dari pusat.

Dinas Pendidikan Lebak juga belum menerima kepastian terkait pelaksanaan program MBG. Sekretaris Dindik, Maman Suryaman, menyatakan bahwa pihaknya hanya diminta menyediakan data siswa, namun belum ada informasi mengenai waktu pelaksanaan, pengelola, dan sistem distribusi makanan.

"Kita hanya dapat info Balai Gizi Nasional minta data, dan itu sudah lama. Sekarang belum ada info apapun di Lebak," ujarnya. 

Dindik berharap program ini segera terlaksana karena mendapat banyak pertanyaan dari sekolah dan masyarakat.

Gubernur Banten Andra Soni menyebutkan bahwa program MBG ditargetkan dapat dilaksanakan di Lebak dan Banten pada akhir tahun 2025.

Ia menegaskan bahwa pembiayaan program ini tidak akan membebani pemerintah daerah, karena arahan langsung dari Presiden Prabowo agar dana tidak dibebankan kepada pemerintah kabupaten atau provinsi.

Singkatnya, program MBG di Lebak belum berjalan karena masih menunggu regulasi dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat, serta arahan resmi yang belum diterima oleh Pemkab dan dinas terkait.

Meski demikian, Pemkab Lebak sudah melakukan berbagai persiapan untuk mendukung kelancaran program saat instruksi pusat turun.

Editor : Imam Rachmawan