Satgas PKH dan Komisi Reformasi Polri Diminta Berikan Rekomendasi ke Polisi Kasus SP3 Pemalsuan IUP

JAKARTA, iNewsLebak.id - Kasus dugaan pemalsuan surat Ijin Usaha Pertambangan (IUP) PT DBW (Delapan Bintang Wahana) yang dihentikan penyidikannya oleh Polda Sulteng memasuki babak baru. Kasusnya kini diadukan ke Komisi Percepatan Reformasi Polri dan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

"Kami selaku kuasa hukum PT ABM mengadukan penerbitan SP3 yang diterbitkan oleh Polda Sulteng, bahwa penerbitan SP3 itu bertentangan dengan ketentuan hukum acara pidana dan bertentangan pula dengan keputusan pra peradilan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri Palu sebelumnya," kata Ketua Tim Kuasa Hukum PT ABM Teguh Satya Bhakti, dalam pernyataannya.

Baca Juga

Satgas PKH Diminta Tertibkan PT Bintang Delapan Wahana Terkait Pertambangan di Morowali

Teguh menegaskan bahwa pengujian terhadap prosedur penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan pemalsuan IUP PT BDW telah diuji di lembaga peradilan. Dan keputusan lembaga pengadilan dalam pra peradilan mengatakan bahwa prosedur yang dilakukan oleh polisi di Polda Sulteng itu benar menurut hukum.

Namun bersamaan dengan keputusan pra peradilan oleh pengadilan negeri Palu, ternyata keluar lagi SP3 yang menyatakan untuk menghentikan penyidikan itu. 

"Nah itu yang menurut kami bertentangan dengan ketentuan hukum acara pidana maupun dengan keputusan pra peradilan yang diterbitkan oleh pengadilan negeri itu sendiri," kata Teguh.

Editor: U Suryana