LEBAK, iNewsLebak.id - Anggota DPRD Kabupaten Lebak, Musa Weliansyah menyebutkan ada aliran dana BLT DD untuk masyarakat miskin ektrem di Desa Ciruji, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, Banten, yang tidak disalurkan secara utuh kepada 70 orang KPM pada tahun 2023 dan mengalir ke sekertaris desa dan ketua BPD.
Adanya dugaan penggelapan dana bantuan langsung tunai yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa Ciruji terus mendapatkan sorotan dari komisi I DPRD Lebak, setelah melakukan sidak dan menemui Keluarga Penerima Manfaat, kini dugaan aliran dana BLT DD tahun 2023 dan 2024 makin terendus.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan yang juga Calon Legislatif terpilih DPRD Provinsi Banten 2024-2029, menegaskan bahwa ada konflik kepentingan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Menurutnya ada aliran dana sebesar Rp 2.000.000,- yang diterima ketua BPD dan 3.600.000,- oleh Sekdes pada akhir tahun 2023. Yang mana berdasarkan hasil wawancara dengan Pj Kepala Desa Ciruji pada hari Kamis, 27 Juni 2024, BLT DD triwulan keempat yaitu Oktober-Desember sebesar Rp 63.000.000,- yang seharusnya diberikan kepada 70 Orang KPM Rp 900.000/orang secara utuh.
Malah, kata Musa, digunakan untuk menutupi kebutuhan lain diantaranya operasional desa, membayar pajak pembangunan fisik Dana Desa, belanja kerbau dan PBB. Dari total Rp 63 juta tersebut, diduga hanya Rp 23.400.000,- yang dibagikan ke KPM yaitu Rp 300.000/Orang untuk 78 orang KPM. Ada pun Penggunaan BLT dana desa yang digunakan untuk menutupi kebutuhan lain tersebut atas ide dan persetujuan ketua BPD dan perangkat desa yang lain.
"BPD yang seharusnya mengawasi malah ikut terlibat menikmati hak masyarakat miskin, bahkan ada conflict of interest didalam penggunaan dana desa untuk kegiatan fisik pada tahun 2021, 2022 dan 2023. Karena yang menjadi supplier bahan bangunan adalah ketua BPD, seakan mewajibkan belanja bahan ke toko miliknya. Ini kan sudah melanggar aturan dan tidak dibenarkan," terang Musa. Minggu (30/6/2024).
Hal yang sama disampikan Anggota Komisi I H Lili Hasanudin, F-Gerindra, meminta agar pihak terkait yang dalam hal ini inspektorat agar melakukan pengawasan dan audit khusus terhadap penggunaan dana Desa Ciruji tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024, bukan hanya BLT DD melainkan pada kegiatan pembangunan jalan dan belanja barang, karena persoalan serupa bisa saja terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.
"Apabila dilakukan pemeriksaan khusus oleh inspektorat dan dilakukan penegakan hukum oleh kejaksaan, Insya Allah akan lebih terang benderang sejauh mana keterlibatan Ketua BPD Desa Ciruji didalam penggunaan dana desa. Apakah dia menjadi perencana dan pengawasan yang baik atau terlibat langsung untuk memperkaya diri dengan menjadi supplier bahan-bahan bangunan," ujar Lili.
Dikonfirmasi, Ketua BPD Desa Ciruji, Rudi mengatakan mengenai BLT DD ia tidak terkait apapun apalagi disebutkan mengalir dana.
"Saya Ketua BPD Ciruji, kebetulan mengenai BLT DD saya disitu tidak terkait apapun, apalagi mengalir dana darimana berapa jumlahnya. Saya juga tidak tahu itu apakah BLT DD Subsidi silang, apakah dikorupsi sama pejabat Pj ya, gak paham juga saya. Saya juga gak paham mengalir darimana, kalau misalkan dari Pj nya mengalir, dijelaskan juga dalam bentuk apa mengalirnya, apakah pernah mengasih duit ke saya, apakah gimana," katanya.
Rudi juga mengatakan ketika ada kebijakan desa, strateginya seperti apa, menurutnya itu urusan desa dan ia hanya menyetujuinya selama itu bermanfaat bagi masyarakat.
"Kalo saya Pak, BPD itu hanya ini saja ketika ada kebijakan apa pun desa itu strateginya seperti apa, itu kan urusan desa, kalau saya paling menyetujui selama posisi itu ya bermanfaat bagi masyarakat. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika terjadi subsidi silang, kita kan gak paham juga apa itu subsidi silang kan, kalau pun memang itu bermanfaat bagi masyarakat, ya mungkin posisinya saya sebagai BPD setuju saja," ungkapnya.
Editor : U Suryana
Artikel Terkait
