LEBAK, iNewsLebak.id – Anggota DPRD Lebak Agus Ider Alamsyah buka suara soal kegiatan ratusan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Linmas Desa yang menggelar pelatihan kapasitas di Hotel New Ayuda, Puncak Bogor, Jawa Barat.
Ia beranggapan bahwa kegiatan ini hanya mengambur-hamburkan Dana Desa karena tidak begitu urgent. Bahkan Ia mendapat informasi giat serupa juga telah dilakukan lebih dari 2 kali dalam sebulan.
“Ya jangan sampai Dana Desa digunakan untuk hal yang kurang penting, menghambur-hamburkan uang rakyat. Giat semacam ini saya dengar sudah beberapa kali dilakukan dalam sebulan,” kata Agus, Kamis (12/12/2024).
Politisi PDIP ini memberikan gagasan bahwa jika memang kapasitas Kepala Desa dna perangkat desa lainnya masih perlu ditingkatkan lagi, banyak cara yang efektif dan efisien untuk dilakukan secara berkala.
“Era digital bisa dilakukan lewat zoom meet materinya kan sama saja. Bisa dilakukan tiap kecamatan di masing-masing kecamatan atau dibagi per korwil. Tidak usah jauh-jauh ke Puncak hingga biayanya per orang Rp2,5 juta,” katanya.
Lebih lanjut, Ia meminta Pemkab Lebak bisa melakukan evaluasi terhadap agenda-agenda semacam ini. Di tengah kondisi perekonomian yang sedang tak baik-baik saja dan bencana alam yang melanda beberapa wilayah di Lebak.
Diberitakan sebelumnya, jelang akhir tahun 2024 ratusan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Linmas Desa bakal ikut serta dalam agenda Sosialisasi Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Agenda sosialisasi tersebut diadakan di Hotel New Ayuda pada tanggal 12 – 13 Desember 2024. Setiap peserta dikenakan biaya sebesar Rp2.5 juta per orang, yang disetorkan kepada penyelenggara yakni PT Cikal Gemilang Teknologi.
Berdasarkan informasi yang didapat redaksi, tak sedikit kepala desa yang keberatan terhadap agenda tersebut, lantaran harus membayar dengan jumlah yang tak sedikit, yakni Rp7,5 juta per desa untuk tiga orang peserta.
Bahkan berdasar keterangan yang dihimpun, kehadiran dalam agenda sosialisasi tersebut tak menjadi keharusan, karena yang diutamakan adalah membayar administrasi dari kegiatan sosialisasi tersebut.
Sementara itu, Kepala DPMPMD Kabupaten Lebak Oktavianto dilansir dari media membenarkan akan dilaksanakan kegiatan sosialisasi tersebut. Namun pihaknya membantah sebagai penyelenggara kegiatan.
Editor : Lazarus Sandy
Artikel Terkait
