"Mungkin pertimbangan pemerintah pusat karena kondisi jalan mantap di Lebak sudah 75% akhirnya dipangkas. Kita harus menutupi kekurangan itu agar penanganan jalan nggak hilang. Sektor pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan itu nggak dikurangi harus tetap jalan," ungkapnya.
Budi Santoso juga memastikan bahwa pembatasan anggaran tidak akan berdampak pada gaji tenaga honorer. Jumlah tenaga honorer di Lebak pada tahun 2022 sebanyak 5.523 orang, menurun menjadi 3.096 pada tahun 2024, karena 2.427 orang diangkat menjadi PPPK.
Pengeluaran anggaran yang dilakukan bukan dari anggaran wajib seperti belanja pegawai, biaya telepon, listrik, dan internet. Efisiensi dilakukan pada anggaran perjalanan dinas, acara seremonial, hingga sewa tempat kegiatan. Sebelumnya, perjalanan dinas 50 anggota DPRD Lebak mencapai Rp29 miliar.
"Belanja wajib itu gaji dan tunjangan, pegawai honorer, belanja telepon, air, listrik, dan internet, kita pertahankan. Jangan sampai ada kasus nggak kebayar listrik dimatiin. Itu kan malu sebagai pemerintah," jelasnya.
Layanan perpustakaan keliling dan pengadaan buku juga mengalami penurunan efisiensi anggaran. Anggaran untuk perpustakaan keliling dipangkas dari Rp98 juta untuk 28 kecamatan menjadi Rp36 juta untuk 15 kecamatan. Anggaran perjalanan dinas juga dipangkas 50 persen.
"Perjalanan dinas, sewa gedung buat kegiatan, acara seremonial itu opsional bisa kita pangkas, meskipun teman-teman PHRI juga terdampak karena sewa tempat dihilangkan," tutupnya.
Editor : Imam Rachmawan
Artikel Terkait
