Untuk itu, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Lebak agar pengelolaan bisa berjalan secara terintegrasi.
“Kami juga menggandeng Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk merumuskan skema pembagian hasil yang adil antara pemerintah dan pihak pengelola,” tambahnya.
Sementara itu, berdasarkan hasil simulasi dan uji petik selama empat hari Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Lebak, Yani, mengungkapkan, tercatat sebanyak 1.786 kendaraan pengunjung masuk ke area pasar.
Dengan jumlah pedagang yang menggunakan area parkir mencapai 200 kendaraan, potensi pendapatan retribusi parkir per tahun diperkirakan dapat mencapai sekitar Rp1,46 miliar.
“Dengan tarif Rp2.000 untuk motor dan Rp3.000 untuk mobil, potensi dari pedagang bisa mencapai lebih dari Rp151 juta dan dari pengunjung sekitar Rp1,3 miliar per tahun,” jelas Yani.
Yani, juga menuturkan bahwa, selama ini sistem parkir masih dikelola secara konvensional oleh warga setempat, sehingga belum memberikan kontribusi maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Di sisi lain, Asisten Daerah II Pemkab Lebak, Ajis Suhendi, menjelaskan bahwa pembagian hasil antara pemerintah dan pengelola e-parkir mengacu pada ketentuan dari KPKNL.
Berdasarkan estimasi pendapatan tahunan sebesar Rp1,4 miliar, pemerintah diperkirakan akan memperoleh sekitar 44 persen atau sekitar Rp600 juta.
“Persentase imbal jasa ini bisa berbeda di setiap lokasi, bergantung pada hasil simulasi dan kesepakatan kerja sama,” ujar Ajis.
Pemkab Lebak sebelumnya telah menerapkan sistem serupa di Pasar Rangkasbitung, yang kini pengelolaannya dilakukan oleh pihak ketiga.
Editor : Imam Rachmawan
Artikel Terkait
