Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah melakukan berbagai langkah strategis untuk menurunkan angka kemiskinan, di antaranya membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) untuk memperbaiki data penerima bantuan sosial dan meluncurkan program Kartu Berkah Sehat (KBS) dan Kartu Berkah Pintar (KBP) yang ditujukan bagi masyarakat yang belum tercover bantuan sebelumnya.
Selain itu, program pemberdayaan ekonomi keluarga difokuskan pada kelompok usia produktif melalui pelatihan, penyediaan modal, dan pendampingan agar masyarakat dapat mandiri secara ekonomi.
Meskipun angka kemiskinan di Pandeglang menunjukkan tren penurunan dari 10,72 persen pada 2021 menjadi sekitar 9,18 persen pada 2024, tantangan masih besar terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Pemerintah optimis dapat menurunkan angka kemiskinan di bawah 9 persen bahkan mencapai 8 persen pada 2025 dengan strategi verifikasi data yang ketat dan program-program pemberdayaan yang tepat sasaran.
Kemiskinan di Kabupaten Pandeglang merupakan hasil dari kombinasi faktor struktural seperti keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan, tingginya pengangguran, distribusi bantuan sosial yang belum merata, serta dampak inflasi yang membebani masyarakat miskin.
Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya, permasalahan kemiskinan di Pandeglang masih memerlukan perhatian serius dan sinergi program yang lebih efektif agar masyarakat dapat keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan.
Editor : Imam Rachmawan
Artikel Terkait
