Program barak militer ini sendiri lahir dari keresahan akan melemahnya fungsi pengawasan dan pembinaan anak oleh keluarga dan sekolah.
Dedi Mulyadi menggandeng lembaga TNI untuk memberikan pola pendidikan disiplin yang berkarakter, sebagai upaya alternatif progresif dalam menangani anak bermasalah yang sulit dikendalikan melalui metode konvensional.
Meski mendapat apresiasi, Komnas Perlindungan Anak (KPA) Provinsi Banten mengingatkan agar pendekatan ini tidak bersifat represif dan tetap berlandaskan prinsip perlindungan anak sesuai Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
“Kami percaya bahwa pendekatan yang komprehensif, partisipatif, dan berbasis hak anak akan lebih efektif dan berkelanjutan dalam membangun masa depan anak-anak Banten yang lebih baik,” kata ketua Komnas PA Banten Hendry Gunawan.
Mereka menyarankan agar Pemprov Banten melakukan kajian menyeluruh dan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengadopsi program tersebut.
Andra Soni menyatakan akan terus memantau hasil program KDM dan berencana berkonsultasi langsung dengan Dedi Mulyadi jika program tersebut terbukti efektif.
"Apa yang dilakukan Kang Dedi menurut saya adalah sesuatu terobosan, dan kami akan bersama-sama nanti mengkaji. Jadi kami berterima kasih Kang Dedi, nanti bagaimana hasilnya kalau perlu kami konsultasi sama beliau," tutupnya.
Langkah ini menunjukkan komitmen Pemprov Banten untuk mencari solusi inovatif dalam mengubah nasib anak bermasalah di wilayahnya.
Editor : Imam Rachmawan
Artikel Terkait
