Pengumuman! Blanko KTP Elektronik Bakal Disetop Pemerintah, Gantinya KTP Digital

JAKARTA, iNewsLebak.id - Pemerintah bakal merubah penggunaan KTP Elektronik yang semula menggunakan blanko KTP elektronik menjadi KTP digital. 

Rencana mengganti KTP elektronik menjadi digital ini dikemukakan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.

Baca Juga

Enggak Perlu Ribet! Berobat Pakai BPJS Kesehatan Kini Cukup Tunjukkan KTP Saja

Dukcapil akan segera menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) digital sebagai pengganti KTP elektronik yang bisa diakses dari ponsel. Nama baru disiapkan yakni Identitas Kependudukan Digital (IKD).

"Kita tidak lagi menambahkan blanko KTP elektronik, tetapi kita mendigitalkan pelayanan administrasi kependudukan. KTP elektronik diganti KTP digital," kata Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh lewat keterangan tertulisnya, Kamis (9/2/2023).

Zudan mengatakan, pihaknya menargetkan 25 persen dari total 277 juta penduduk Indonesia sudah memiliki IKD dalam tahun 2023 ini. "Target tahun ini 25 persen atau 50 juta penduduk Indonesia memiliki KTP digital di handphone-nya," kata Zudan menambahkan.

Baca Juga

Buruan Cek! BSU Rp 600 Ribu Cair Sebelum 20 Desember 2022, Cukup Bawa KTP

Zudan menjelaskan, masyarakat yang akan dibuatkan IKD harus mendatangi kantor Dinas Dukcapil. Petugas akan mendampingi masyarakat untuk mendaftarkan diri di aplikasi IKD.

Sedangkan untuk proses pendaftaran harus didampingi petugas Dukcapil karena memerlukan verifikasi dan validasi yang ketat dengan teknologi pengenalan wajah atau face recognition.

"Sekali datang pemohon bisa langsung dapat KTP Digital. Dokumen kependudukan lainnya seperti Kartu Keluarga dan lainnya sudah bisa langsung dipindahkan data digitalnya ke handphone pemohon," tegas Zudan.

Ia menjelaskan, kebijakan penerbitan KTP digital ini muncul karena penerbitan KTP elektronik masih banyak dikeluhkan masyarakat. Menurutnya, ada tiga kendala dalam pencetakan KTP elektronik.

Pertama pengadaan blanko KTP-el yang mengambil porsi cukup besar anggaran Dukcapil. Kedua, pencetakannya harus menggunakan printer dengan ribbon, cleaning kit dan film. Ketiga, buruknya kualitas jaringan internet di daerah.

Jika ada kendala jaringan, ujar dia, maka pengiriman hasil perekaman KTP-el tidak sempurna. Alhasil, KTP-el tidak bisa dicetak karena failer enrollment. Perekaman sidik jari pun gagal karena tidak terkirim ke pusat.

"Mengatasi kendala jaringan ditambah pengadaan peralatan dan blanko itu mahal sekali, maka Pak Mendagri Tito Karnavian memberikan arahan agar menggunakan pendekatan asimetris, yakni dengan digitalisasi dokumen kependudukan termasuk penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD)," pungkas Zudan.

Editor : Sofi Mahalali