69 Guru Honorer Pemprov Banten Masih Saja Rangkap Jabatan jadi Penyelenggara Pemilu di Lebak

Sementara itu, Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kabupaten Lebak, Asep Ubaidillah, ketika dihubungi lewat pesan singkat WhatsApp selama dua hari berturut-turut belum memberikan tanggapan perihal hal tersebut.

Baca Juga

Copot Kepsek Tak Empati Terhadap Siswi yang Diduga Dihamili Oknum Guru PPPK

Salah satu Kepala SMA yang di instansinya terdapat guru honorer yang rangkap jabatan, juga belum memberikan klarifikasi secara detail bagaimana proses izin itu bisa diberikan kepada sejumlah guru tersebut. 

“Saat ini saya masih ada kegiatan. Untuk hal tersebut (honorer yang rangkap jabatan) hari Senin saja,” jawab salah satu Kepala Sekolah, Jumat (10/2/2023).

Sebelumnya, banyak pihak menyoroti rangkap jabatan yang masih saja terjadi di proses seleksi penyelenggara pemilu di Kabupaten Lebak. Seolah tak diindahkan, orang-orang tersebut tetap saja melenggang dan dilantik.

Baca Juga

Eksklusif! Pengakuan Guru dan Siswi SMA Cijaku yang Memadu Kasih : Kami Sudah Menikah, dan …

Tak hanya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Masyarakat (Ormas), Anggota DPRD Lebak, bahkan mahasiswa juga melayangkan gugatan ke DKPP terkait banyaknya rangkap jabatan yang terjadi. Yang dilakukan bukan hanya oleh guru honor, tapi Pendamping PKH, Perangkat Desa, bahkan tenaga PPPK.

Editor: Sofi Mahalali