GMNI Lebak : Perangkat Desa hingga Sekdes Double Job jadi Petugas Sensus Pertanian

LEBAK, iNewsLebak.id – Rekrutmen Petugas Sensus Pertanian 2023 oleh Badan Pusat Statistis (BPS) Kabupaten Lebak selain dinilai tidak transparan juga ditemukan banyak peserta yang lolos seleksi rangkap jabatan sebagai perangkat desa.

Hak ini kembali diungkap oleh Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Lebak pada Selasa (4/4/2023) kepada tim iNewsLebak. Bahkan bukan hanya perangkat desa saja, tapi hingga Sekretaris Desa (Sekdes) juga rangkap jabatan.

Baca Juga

GMNI Komisariat Cilangkahan Gelar Aksi Refleksi Sumpah Pemuda dan Berbagi

“Untuk data, hampir semua yang diterima adalah perangkat desa. Sekdes juga direkrut,” ungkap salah satu pengurus GMNI Lebak, Bung Tami.

Bahkan praktik KKN juga sangat terlihat dalam proses rekrutment petugas sensus pertanian tahun 2023. Terlihat dari fakta yang ditemukan GMNI Lebak, bahwa ada satu keluarga yang dinyatakan lolos seleksi.

“Suaminya pegawai desa lolos, terus istrinya lolos, anaknya juga lolos,” lanjut Bung Tami berdasarkan laporan yang diterima GMNI Lebak.

Baca Juga

Tegas! Rapimcab GMNI Lebak Desak DPD Gelar Konferda demi Selamatkan Organisasi

GMNI sangat menyayangkan pola rekrutmen yang dilakukan oleh BPS Lebak, yang dianggap tidak mengedepankan azas keadilan dengan tetap meloloskan orang-orang yang nota bene telah bekerja dan sudah punya tugas pokok sehari-hari.

“Masih banyak sarjana yang nganggur di desa-desa. Kenapa tidak diprioritaskan mereka saja. Kalau perangkat desa atau Sekdes pastinya sudah punya tanggung jawab dan pekerjaan yang rutin,” tegas Bung Tami.

Ia juga menilai jika BPS masih tetap mempertahankan petugas sensus yang double job, dikhawatirkan data dan akurasi yang didapat kurang maksimal bahkan tidak valid.

Baca Juga

Sukses Gelar PPAB, GMNI Lebak Rekrut Ratusan Mahasiswa Jadi Anggota Baru

“Sensus ini dilakukan 10 tahun sekali, sangat penting untuk mengetahui pemetaan wilayah pertanian dan penduduk. Bagaimana mau optimal jika petugasnya double job. Selain itu masyarakat juga dirugikan karena pegawai desa tidak ada di tempat karena turun ke lapangan,” tandasnya.

Untuk itu, GMNI Lebak meminta BPS untuk melakukan evaluasi terhadap sejumlah fakta yang ditemukan di lapangan. Mulai dari dugaan kecurangan saat rekrutmen, hingga masih banyak ditemukannya petugas sensus yang double job.

GMNI Lebak juga mengancam akan melakukan aksi demonstrasi jika BPS tidak menggubris apa yang disuarakan GMNI, “Kami akan aksi bersama masyarakat jika tidak ada respons saja dari BPS,” pungkas Bung Tami.

Editor : U Suryana