Mahasiswa Ilmu Perikanan UNTIRTA Tolak Peraturan Pemerintah Ekspor Pasir Laut

LEBAK, iNewsLebak.id - Mahasiswa Ilmu Perikanan UNTIRTA Serang Banten Muhamad Taufik Ramdan mengecam keras dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut.

Dalam aturan terbaru tersebut, pada Bab IV tentang Pemanfaatan pasal 9 ayat 2, pemerintah mengizinkan kembali ekspor pasir laut.

Baca Juga

Tak Juga Direnovasi, Mahasiswa Gelar Aksi Refleksi di Tugu Romusha Bayah Lebak

Setelah 20 tahun ekspor pasir laut tidak lagi diizinkan dengan segala pertimbangan yang akan merusak ekosistem pantai dan laut.

Namun sekarang kebijakan tersebut kembali diberlakukan, tentu rakyat bertanya-tanya ada kepentingan apa gerangan sehingga pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan ekspor pasir laut.

Tidak adakah ekspor yang bisa dilakukan pemerintah tanpa berpotensi merusak lingkungan.

Baca Juga

Tolak RUU Penyiaran, Puluhan Jurnalis dan Mahasiswa Aksi Unjuk Rasa di Depan Gedung DPRD Banten

Taufik mengatakan, ketentuan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut untuk reklamasi, proyek infrastruktur pemerintah, pembangunan prasarana oleh pelaku usaha hingga ekspor tersebut dinilai dapat mengacaukan pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan.

Selain itu, PP itu berpotensi terjadinya suap, sebab untuk pelaku usaha harus mendapat izin dari Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) atau dari gubernur.

Tentu ini akan menjadi celah terjadinya transaksi ilegal untuk menerbitkan perizinan ekspor pasir laut.

Baca Juga

Kawal Kasus Korupsi KIP di UNMA Banten, Mahasiswa dan Alumi Bakal Unjuk Rasa di Polda Banten

Taufik menambahkan, Presiden Jokowi harus berpikir ulang. Kata Taufik, konflik akibat penambangan pasir laut sudah banyak terjadi.

Di Kabupaten Lebak sendiri terjadi beberapa kasus dengan maraknya tambang pasir laut ilegal yang mengakibatkan konflik antara pengusaha dan masyarakat lokal.

"Jika sekarang diperkuat melalui PP, potensi konflik akan semakin luas dan merugikan nelayan kecil," ucapnya.

Baca Juga

Mahasiswa dan Alumni UNMA Banten Gelar Unjuk Rasa di Halaman Kampus

Kebijakan ekspor pasir laut sudah pernah dilakukan pada masa Orde Baru. Contoh pulau-pulau kecil di Kepulauan Riau (Kepri) dan Pulau Nipah di Batam yang terancam lenyap karena abrasi.

Sebab, pasir diekspor untuk mereklamasi Singapura. Tentu dampak kerusakan bukan hanya pada pantainya melainkan ekosistem biodata laut di sekitarnya.

Taufik, menuturkan, Presiden Jokowi harus meninjau ulang PP. Karena, tidak ada urgensi yang mendesak terkait dengan kebijakan ini.

Baca Juga

Caleg Diduga Tebar BPJS Gratis untuk Dompleng Suara, Mahasiswa Sindir Dinsos : Sesuai Tahapan ?

Justru kebijakan ini akan merusak ekosistem laut dalam jangka waktu yang lama. Habitat ikan terancam rusak dan mengakibatkan nelayan kehilangan sumber mata pencaharian.

Editor : U Suryana