Di Lebak, Gapoktan Dipaksa jadi ‘Sangkuriang’ untuk Penuhi Syarat Penyalur Pupuk Subsidi

Ketua Ormas Umum Badak Banten Perjuangan (BBP) ini juga akan mendorong Komisi II DPRD Lebak memanggil Kepala Dinas Pertanian untuk dimintai klarifikasi.
“Jangan anggap hal yang sederhana, apalagi ini kebijakan yang sangat-sangat strategis dari Pak Prabowo. Komisi II DPRD Kabupaten Lebak harus memanggil Kepala Dinas Pertanian minta klarifikasinya, kalau bisa bentuk Pansus,” tegas mantan politisi Demokrat ini.
Diberitakan sebelumnya, Surat Edaran Dinas Pertanian Kabupaten Lebak perihal persyaratan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) untuk menjadi penyalur pupuk bersubsidi dikeluhkan banyak pihak lantaran baru terbit di hari terakhir pendataan.
Salah satu Kepala Desa di Kecamatan Cihara sangat menyayangkan keterlambatan penerbitan surat edaran tersebut. “Bagaimana mau kekejar (persyaratannya) tanggal surat dan pengumpulan data sama,” ungkap Kades yang tak mau disebutkan namanya tersebut.
Bahkan Ia menduga bahwa keterlambatan tersebut adalah sebuah setingan, “Ini kaya sebuah setingan. Perlu didalami ada apa,” lanjutnya.
Editor : Lazarus Sandy