Pansus DPRD Lebak Bahas Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2023, Suasana Hujan dan Ruang Bocor

Acep menegaskan bahwa perubahan ini harus dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif, namun tetap mengedepankan prinsip keadilan tanpa membebani masyarakat.
"Amanat dari pusat dalam perubahan Perda ini adalah untuk memastikan bahwa pajak dan retribusi daerah dapat meningkatkan potensi PAD tanpa memberatkan masyarakat. Kita harus mencari solusi yang seimbang, dan rapat ini bertujuan untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif," ujar Acep.
Acep Dimyati mengatakan, pencapaian target PAD 2024 sebesar Rp 450 miliar, dengan realisasi sebesar 74,5 persen. Angka ini menunjukkan adanya kekurangan yang cukup signifikan dan dapat mempengaruhi belanja daerah, terlebih lagi dengan adanya surat edaran dari pemerintah pusat yang meminta adanya rekonsiliasi anggaran, yang berpotensi mengurangi beberapa kegiatan yang direncanakan sebelumnya.
"Oleh karena itu, potensi-potensi yang dapat dijadikan acuan dalam penerimaan daerah, termasuk revisi tarif pajak dan retribusi, harus benar-benar dibahas secara mendalam dalam rapat ini. Kita harus menyesuaikan dengan kemampuan masyarakat dan menjaga agar tidak ada pihak yang dirugikan," tambah Acep.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lebak, Dodi Irwan, selaku Koordinator OPD dalam Rapat Pansus, menjelaskan tentang pendapatan pajak dan retribusi daerah pada tahun 2024, termasuk persoalan yang mendasari ketidak tercapaian target PAD.
Editor : U Suryana