5 Kepala Dinas Terkaya di Banten Diminta Terbuka Soal Sumber Kekayaan

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Arlan Marzan, memiliki kekayaan bersih sebesar Rp 12 miliar setelah dikurangi utang sebesar Rp 147 juta. Kekayaannya terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp 10 miliar, serta aset bergerak dan surat berharga.

Rina Dewiyanti, selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, tercatat memiliki total kekayaan Rp 8,7 miliar tanpa utang. Kekayaannya terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp 8,4 miliar, serta aset bergerak dan kas. 

Deden Apriandhi Hartawan, Sekretaris DPRD Provinsi Banten, tercatat memiliki harta senilai Rp 7,7 miliar, yang mencakup tanah dan bangunan senilai Rp 3 miliar serta alat transportasi senilai Rp 3,4 miliar.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Septo Kalnadi, memiliki total kekayaan Rp 5 miliar setelah dikurangi utang. Kekayaannya meliputi tanah dan bangunan senilai Rp 3,8 miliar serta alat transportasi.

Salah satu kepala dinas dengan kekayaan fantastis yang mendapat sorotan dari Subandi adalah Kepala Dinas Kesehatan Banten, Ati Pramudji Hastuti.

Sorotan ini muncul seiring beredarnya pemberitaan di media massa mengenai dugaan pungutan liar di Dinas Kesehatan Banten. Namun, hingga kini belum ada pernyataan atau klarifikasi resmi dari pihak terkait kepada media.

“Semestinya Dinas Kesehatan Banten merespon pemberitaan tersebut secepat mungkin jika memang hal itu tidak terjadi, tapi nyatanya dibiarkan saja” kata Subandi.

Hingga saat ini belum ada keterangan maupun klarifikasi dari pihak Dinkes Banten, meskipun yang memuat pemberitaan tersebut tidak hanya satu media, sehingga menjadi tanda tanya besar. 

“hal ini bisa menjadi preseden buruk bagi publik, terlebih jika dikorelasikan dengan kekayaan kepala dinasnya” kata Subandi.

Karena itu, Subandi mendesak agar tidak hanya Dinas Kesehatan Banten, tetapi juga Badan Kepegawaian Daerah bersikap transparan.

Ini penting agar publik mengetahui perkembangan penanganan dugaan pungli tersebut, termasuk siapa pelaku dan sanksi yang telah diberikan.

Ia juga menjelaskan, bahwa Saat ini, publik hanya disodorkan informasi bahwa sepanjang tahun 2024 ada 10 Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten yang diberhentikan. 

Tujuh karena pelanggaran berat, dan satu diberhentikan dengan hormat, dan dua dipecat karena tindak pidana, tapi tidak dirinci kasus per kasusnya, terutama untuk mereka yang dipecat. Sehingga hal ini juga menandakan bahwa BKD tidak transparan. 

Editor : Imam Rachmawan