Pernah Dipenjara, Rekam Jejak Thaksin Shinawatra yang Dilantik Sebagai Dewan Penasihat Danantara

LEBAK, iNewsLebak.id - Mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra baru saja ditunjuk sebagai dewan penasihat di Daya Anagata Nusantara (Danantara), sebuah lembaga investasi berskala nasional milik pemerintah. Penunjukan Thaksin sebagai dewan penasihat di Danantara menimbulkan beragam pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Hal tersebut didasarkan oleh rekam jejak Thaksin selama menjabat sebagai Perdana Menteri (PM) Thailand pada periode 2001 hingga 2006 saat dirinya diturunkan melalui kudeta militer.

Berikut rekam jejak Thaksin Shinawatra melansir dari berbagai sumber.

Latar Belakang Thaksin Shinawatra

Lahir di San Kamphaeng, Chiang Mai, Thailand pada 26 Juli 1949, Thaksin Shinawatra tumbuh dalam keluarga bisnis yang berpengaruh. Keluarga Shinawatra diketahui memiliki asal-usul dari komunitas Tionghoa Hakka yang bermigrasi ke Thailand pada penghujung abad ke-19.

Thaksin Shinawatra mengawali perjalanan akademiknya dengan meraih gelar master di bidang peradilan pidana dari Eastern Kentucky University pada tahun 1975, diikuti dengan gelar doktor di bidang yang sama dari Sam Houston State University di Texas pada tahun 1978.

Setelah menamatkan pendidikannya, ia berkarir di Kepolisian Kerajaan Thailand hingga mencapai pangkat Letnan Kolonel, sebelum akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri pada tahun 1987 dan fokus pada dunia bisnis.

Pada tahun 1987, Thaksin Shinawatra mendirikan dua perusahaan, yaitu Advanced Info Service (AIS) dan Shin Corporation, yang kemudian mengantarkannya menjadi orang terkaya di Thailand.

Karier di Dunia Politik

Pada tahun 1998, Thaksin Shinawatra membentuk Partai Thai Rak Thai (TRT) yang terkenal dengan program-program populisnya. Partai ini berhasil memenangkan pemilihan umum tahun 2001 dengan perolehan suara yang signifikan. Hal tersebut membuat Thaksin terpilih menjadi PM Thailand.

Selama masa kepemimpinannya, Thaksin menerapkan beragam kebijakan yang berdampak pada ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat. Kebijakan-kebijakan tersebut mencakup program kesehatan yang terjangkau dengan biaya 30 baht, upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan, pembangunan infrastruktur yang lebih baik, serta dukungan bagi pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM).

Kejatuhan Thaksin dan Kudeta Militer

Di balik keberhasilan kebijakan-kebijakan yang diterapkannya, Thaksin juga menghadapi berbagai kontroversi selama menjabat sebagai perdana menteri. Terutama, program pemberantasan narkoba yang menimbulkan lebih dari 2.500 korban jiwa dan tuduhan pelanggaran HAM.

Tak hanya itu saat dirinya masih menjabat sebagai perdana menteri, perusahaan telekomunikasinya dituduh mendapatkan keuntungan yang besar berasal dari kontrak dan pemberian izin atau hak oleh pemerintah.

Tuduhan korupsi dan berbagai kontroversi sebelumnya ini kemudian memicu aksi demonstrasi besar yang diorganisir oleh People Alliance for Democracy.

Kejatuhan Thaksin Shinawatra terjadi pada 19 September 2006, ketika terjadi kudeta militer yang diorganisir oleh Jenderal Sonthi Boonyaratglin. 

Alasan utama dari kudeta tersebut adalah tuduhan korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Pada tahun 2008, Thaksin dinyatakan bersalah atas tuduhan-tuduhan itu. Kemudian, Thaksin diasingkan sehingga harus keluar dari negaranya selama 15 tahun.

Pada tahun 2023, ia kembali ke Thailand dan menjalani hukuman penjara selama dua tahun atas tuduhan penyalahgunaan kekuasaan, sebelum akhirnya mendapatkan pengampunan pada tahun 2024.

Pro dan Kontra Sebagai Dewan Penasihat Danantara

Setelah selesai ditunjuk pada Senin (24/03) kemarin yang disampaikan oleh CEO Danantara, Roslan Roeslani dalam konferensi pers di Gedung Graha CIMB Niaga.

Nantinya, Thaksin akan bekerja bersama dengan tokoh-tokoh besar lain seperti Ray Dalio, Helman Sitohang, Jeffrey Sachs, dan F. Chapman Taylor dalam jajaran dewan penasihat Danantara.

Hal ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Dari sudut pandang bisnis dan ekonomi, Thaksin memiliki pengalaman yang relevan untuk posisi strategis di Danantara. 

Namun, rekam jejaknya juga diwarnai dengan tuduhan korupsi, nepotisme, dan pelanggaran hak asasi manusia selama masa jabatannya. Ia juga turun dalam proses yang tidak lazim, yaitu digulingkan melalui kudeta militer.

Editor : Imam Rachmawan