Pemkab Lebak Usulkan Ribuan Honorer Mendapat Pengakuan Jadi PPPK Paruh Waktu

Baca Juga

Peringati Hari Kartini, DWP Lebak Ajak Perempuan Aktif Jaga Kesehatan

Saat ini, PPPK paruh waktu atau pegawai non-ASN yang diajukan tersebut tengah menanti kepastian legalitas dan pengakuan pemerintah pusat, sehingga tidak lagi menjadi tenaga honorer.

Nantinya, penempatan mereka tetap sesuai unit kerja masing-masing di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti bagian tenaga kesehatan, guru dan tenaga kependidikan, tenaga teknis, pengelola umum operasional, pengelola layanan operasional, penata layanan operasional, serta operator layanan operasional.

Meski berstatus PPPK paruh waktu, besaran kompensasi gaji yang diterima tidak berubah dari sebelumnya, yakni sesuai upah saat menjadi honorer atau setidaknya upah minimum yang berlaku di wilayah instansi bekerja. 

Baca Juga

Mengenang Kartini: Langkah Perjuangan Perempuan yang Belum Selesai di Masa Kini

"Jika mereka besaran kompensasi gaji yang diterima Rp1,5 juta/bulan maka setelah diangkat PPPK paruh waktu tetap sebesar Rp1,5 juta," jelas Iqbaludin.

Sementara itu, seorang calon PPPK paruh waktu yang juga warga rangkasbitung, Nawawi, mengaku merasa senang dengan adanya pengajuan PPPK paruh waktu, karena telah sekitar delapan tahun menjadi tenaga honorer di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak.

"Kami berharap diangkat menjadi PPPK paruh waktu sehingga memiliki kepastian legalitas dari pemerintah," katanya.

Baca Juga

Viral Grup FB Gay di Lebak, Polisi Lakukan Penyelidikan dan Pendalaman

Editor: Imam Rachmawan