Stunting di Lebak Ngeri: 4.246 Balita Positif, Pemkab Siapkan Strategi Turunkan Kemiskinan

LEBAK, iNewsLebak.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak, Provinsi Banten, terus mempercepat upaya pengentasan kemiskinan melalui berbagai program yang difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapperida) Kabupaten Lebak, Widy Ferdian, mengatakan percepatan pengentasan kemiskinan dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pusat. Upaya ini mencakup peluncuran beragam program peningkatan ekonomi masyarakat dan ketersediaan pangan.

Baca Juga

Pemkab Lebak Bereskan Data Kemiskinan Ekstrem, Bantuan Sosial Diharap Tepat Sasaran

“Pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem itu merupakan komitmen Bupati Lebak Hasbi Asyidiki sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025,” ujarnya di Lebak, Selasa (14/10).

Menurut Widy, saat ini Kabupaten Lebak menempati posisi kedua dengan jumlah warga miskin tertinggi di Provinsi Banten setelah Kabupaten Pandeglang. Berdasarkan data Bapperida tahun 2024, warga miskin ekstrem di Lebak tercatat sebanyak 5.698 kepala keluarga atau 30.115 jiwa.

Ia menjelaskan, Pemkab Lebak memiliki tiga strategi utama dalam mengentaskan kemiskinan, yaitu mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan warga, dan menghapus kantong-kantong kemiskinan.

Melalui strategi tersebut, pemerintah daerah bersama pemerintah provinsi menggulirkan berbagai program untuk mendukung peningkatan kesejahteraan, di antaranya pemberdayaan pelaku UMKM, bantuan peningkatan kemasan, sertifikasi halal, perizinan usaha, promosi pemasaran, serta bantuan benih ikan tawar bagi kelompok pembudidaya.

Selain itu, sejumlah program lain juga dijalankan seperti pelatihan keterampilan kerja, perbaikan sarana irigasi, penyiapan lahan 8,8 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat, perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), hingga pencegahan stunting dengan pemberian asupan gizi bagi ibu hamil, menyusui, dan balita.

“Semua program yang diluncurkan pemerintah untuk mempercepat penanganan kemiskinan,” kata Widy menegaskan.

Dukungan juga datang dari pemerintah pusat melalui berbagai bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), bantuan pangan bagi keluarga penerima manfaat (KPM), bantuan iuran BPJS Kesehatan (PBI), serta Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Lebak, Tuti Nurasiah, menegaskan bahwa pemerintah daerah juga berkomitmen mencegah stunting dalam upaya mempersiapkan Generasi Emas 2045.

Menurutnya, terdapat 20 desa di sembilan kecamatan yang menjadi lokus stunting akibat tingginya jumlah keluarga berisiko stunting, rendahnya daya beli masyarakat, serta cakupan layanan yang masih minim.

Berdasarkan hasil penimbangan dan pengukuran balita pada April 2025, tercatat 4.246 anak atau 4,18 persen dari total 101.513 balita di Kabupaten Lebak teridentifikasi positif stunting melalui aplikasi e-PPGBM (elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat).

“Semua penanganan stunting itu harus berjalan secara keroyokan dan konvergen terintegrasi dengan saling keterkaitan serta mempengaruhi yang dilaksanakan sesuai tupoksi masing-masing,” ujarnya.

Editor : Imam Rachmawan