"Misal perangkat desa, DPMPD harusnya ngecek apa tugas dia beres atau tidak. Pendamping PKH juga, Dinsos harusnya memantau apa kinerja mereka yang rangkap jabatan kerjaannya sudah maksimal belum, dan juga dinas-dinas lainnya," lanjut Musa.
Musa menekankan polemik rangkap jabatan ini jangan dibiarkan berkepanjangan. Banyak unsur dalam masyarakat yang terus menaruh perhatian terhadap persoalan ini. KPU Lebak dan PPK diharapkan semakin profesional agar segala tahapan Pemilu kondusif dan berjalan lancar.
Editor : Sofi Mahalali
Artikel Terkait