LEBAK, iNewsLebak.id - Ghirah pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Cilangkahan, Provinsi Banten, kembali bergaung. Para tokoh di Banten Kidul (Lebak Selatan), masyarakat dan para aktivis mahasiswa, melalui forum kecil banyak yang mendiskusikan kembali semangat mewujudukan DOB dan bisa segera "pisah" dari Kabupaten Lebak (sebagai induk) menjadi daerah otonom.
Sejumlah massa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Cilangkahan (IMC) di tengah hujan deras, melakukan aksi orasi di daerah Simpang, Kecamatan Malingping, dan menggugah kembali kepada warga Banten Kidul dan para pemangku kebijakan untuk mendukung percepatan terwujudnya DOB Kabupaten Cilangkahan, Selasa, (06/06/2023).
Para mahasiswa, sebelumnya mendapat informasi, bahwa Penjabat Gubernur Banten, Al Muktabar, di hari itu akan berkunjung ke Desa Gunung Batu, Kecamatan Cilograng, namun ternyata batal.
Para aktivis mahasiswa Cilangkahan kecewa. Rencananya, mereka turun ke jalan dan akan menghadang rombongan Al Muktabar yang selama ini terkesan tidak peduli terhadap perjuangan pembentukan DOB Cilangkahan.
Ketua Umum IMC, Jaka Eriyandi, mengungkapkan kekecewaannya. Menurutnya, selama Al Muktabar menjadi Penjabat Gubernur Banten, sama sekali tidak peduli dengan aspirasi besar masyarakat Lebak Selatan, yang menginginkan terbentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB), yaitu Kabupaten Cilangkahan.
"Apa ada yang pernah mendengar, Al Muktabar, peduli terhadap perjuangan pembentukan DOB Kabupaten Cilangkahan. Jangankan tindakan, bicara soal Cilangkahan saja saya tidak pernah mendenganya," kata Jaka.
Sementara, Hendrik Arrizqy, Korlap aksi menyampaikan bahwa aksi yang dilaksanakan hari ini merupakan bentuk konsistensi Ikatan Mahasiswa Cilangkatan dalam mengawal terealisasinya DOB Cilangkahan. Hendrik mengharapkan kedepannya pemerintah lebih peka dalam memperhatikan sisi sumber daya manusia dalam segi ekonomi, infrastruktur, dan pendidikan.
"IMC sebagai lokomotif perjuangan dalam basis mahasiswa mengharapkan agar pemerintah lebih peka dalam mengkaji penguatan pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia sebagai penyokong kekuatan ekonomi masyarakat Lebak Selatan," paparnya.
Andika Krisna Putra, dalam orasinya menyampaikan bahwa ini adalah salah satu bentuk kepedulian mahasiswa dalam mendorong terealisasinya DOB Cilangkahan yang sudah sejak dulu diperjuangkan para leluhur dan masyarakat, karena pada dasarnya secara potensi dan sumber daya manusia (SDM ) dimiliki oleh wilayah Lebak Selatan.
Ketua Bakor Pembentukan Kabupaten Cilangkahan (Bakor PKC), H. Eri Djuhaeri, menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada adik-adik mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Cilangkahan (IMC) atas pergerakan yang dilakukan dan menyampaikan orasi untuk segera terwujudnya daerah otonom Kabupaten Cilangkahan, pada hari Selasa (6/6/2023).
"Namun begitu, kalau saya boleh menyarankan sebelum pergerakan dimulai paling tidak ada koordinasi dan konfirmasi terlebih dahulu kepada para senior Bakor PKC agar soliditas dan persatuan tetap terjaga dan tidak terjadi kontra produktif," kata H. Eri, melalui sambungan selular, Selasa (07/06/2023), malam sekitar pukul 23.45 WIB.
Menurut mantan Ketua DPD Golkar Lebak, sebagai pengurus Bakor PKC, sering melakukan komunikasi dengan para pejabat di Pemerintah Kabupaten Lebak dan Provinsi Banten, sehubungan dengan pembentukan DOB Cilangkahan dan sudah diperjuangkan sejak tahun 1970-an.
"Terakhir, usulan dan harapan DOB Cilangkahan, saya sampaikan kepada Pj. Gubernur Banten, Al Muktabar, saat melakukan peninjauan dan sekaligus pemberian bantuan kepada korban banjir di Kecamatan Bayah, tahun 2022 lalu. Artinya, Pj. Gubernur Banten, Al Muktabar, sudah paham dan mengetahui keinginan warga Lebak Selatan," kata H. Eri.
Menurut H. Eri, semasa pemerintahan Presiden SBY, usulan DOB Cilangkahan berada di posisi 25 besar prioritas untuk disetujui. Sementara dari usulan 3 DOB di Provinsi Banten; DOB Cibaliung dan DOB Caringin, yang dianggap paling siap adalah DOB Cilangkahan. Pemerintahan Kabupaten Lebak dan Pemprov. Banten, juga sudah menyetujui rencana pembentukan Kabupaten Cilangkahan.
"Bahwa persoalan terhambatnya pembentukan Kabupaten Cilangkahan, karena adanya moratorium pemekaran wilayah. Oleh karena itu, diharapkan agar Presiden Joko Widodo, sebelum mengakhiri masa jabatan mencabut moratorium pembentukan DOB tersebut karena sudah tidak sesuai dengan dinamika yang ada," kata H Eri.
Sementara aktivis Bakor PKC, Wijaya Darma Sutisna, menyampaikan apresasi kepada rekan-rekan pers dan mahasiswa yang tergabung dalam IMC yang sudah "menggugah" kembali ghirah perjuangan DOB Cilangkahan. Sudah hampir sepuluh tahun, gaung pembentukan DOB Cilangkahan, suaranya tidak terdengar lagi.
"Adanya rekan-rekan pers yang menulis di berbagai media, menggugah kembali DOB Cilangkahan dan mahasiswa yang tampil orasi, membangunkan kembali semangat perjuangan mewujudkan DOB dan harus disambut dengan semangat oleh warga Lebak Selatan," kata lelaki yang akrab disapa Entis Bule.
Ditegaskan Entis Bule, sekarang dan kedepan, bukan lagi wacana pembentukan DOB Cilangkahan. Tapi percepatan pengesahan DOB Cilangkahan, karena dokumen kajian sudah lengkap dan sudah disampaikan kepada Pemerintah pusat. Semasa Presiden SBY, tinggal selangkah lagi, yaitu Sidang Paripurna di DPR RI tentang Persetujuan Kabupaten Cilangkahan sebagai daerah otonom.
"Pemerintah Kabupaten Lebak, sudah menyiapkan lahan sekitar 40 hektar di jalan AMD Malingping, untuk pusat pemerintahan Kabupaten Cilangahan. Itu plang nya ada. Lokasi Tanah untuk kawasan pusat pemerintahan," kata Entis.
Editor : U Suryana
Artikel Terkait
