LEBAK, iNewsLebak.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak mendesak dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) menyusul munculnya persoalan kualitas menu yang dinilai belum memenuhi standar gizi seimbang bagi anak sekolah.
Dorongan evaluasi tersebut disampaikan DPRD sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap program pemerintah yang tengah berjalan di daerah. Legislator menilai implementasi MBG tidak boleh hanya berfokus pada penyaluran, tetapi juga harus memastikan kualitas dan komposisi gizi benar-benar sesuai dengan kebutuhan anak usia sekolah.
Ketua DPRD Kabupaten Lebak, Juwita Wulandari, menegaskan penyajian menu yang tidak memperhatikan keseimbangan gizi berpotensi menghambat tujuan utama program.
“Kalau menu yang diberikan asal-asalan, tidak dijaga kualitas dan kombinasinya, maka sudah pasti bisa berdampak pada gizi yang tidak seimbang. Bahkan punya risiko terhadap anak. Artinya program ini bisa gagal meningkatkan gizi anak,” tegasnya, Selasa (24/2/2026).
Menurutnya, MBG merupakan program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun sumber daya manusia sejak dini. Karena itu, pelaksanaan di tingkat daerah harus selaras dengan visi besar tersebut dan tidak boleh mengabaikan mutu sajian makanan.
“Saya minta SPPG serius menyajikan menunya, jangan asal-asalan. Soal MBG bukan cuma soal profit, tetapi ada tanggung jawab moral kepada publik. Karena hakikatnya anggaran MBG itu dari pajak rakyat yang harus dibelanjakan sebagaimana mestinya,” katanya.
Editor : iNews Lebak
Artikel Terkait
