“Yang dipakai itu ancaman pidananya. Walaupun secara hukum, selama hak politiknya tidak dicabut, dia masih boleh mencalonkan diri, tetapi tetap harus melalui tahapan sesuai PKPU,” jelas pakar hukum tersebut.
Sebelumnya, pada Pilkada 2013, Amir Hamzah terlibat dalam kasus suap kepada Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Muktar untuk memenangkan gugatan yang diajukannya.
Akibatnya, dia didakwa melanggar pasal 6 ayat 1 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Dilansir dari Hukum Online, Pasal 6 ayat (1) huruf a menyatakan barang siapa memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim untuk mempengaruhi putusan perkara, diancam dengan pidana maksimal 15 tahun penjara dan denda Rp750 juta. Ancaman pidana ini menjadi penghalang utama bagi Amir Hamzah untuk maju dalam Pilkada Lebak.
Editor : U Suryana
Artikel Terkait
