“Apabila wakil rakyat atau pejabat negara hanya diam dan bungkam di tengah kesengsaraan rakyat artinya mereka sudah melakukan sesuatu yang sangat tidak pantas, sangat tidak baik dan sangat tidak benar atau singkatnya mereka sangat tidak beretika," ucap Repi.
Kritik tajam pun diarahkan kepada pemerintah daerah dan pusat yang dinilai abai terhadap kondisi para korban yang hingga kini masih tinggal di hunian sementara (huntara) meski bencana telah terjadi lima tahun silam.
“Kalau memang tidak mau disebut goblok, ya buatkan tempat tinggal yang layak bagi para korban. Jika selama ini korban dibiarkan menderita di huntara selama lima tahun, terus kami sebagai masyarakat harus mengatakan pemerintah bagus? Kan nggak mungkin. Setengah bagus juga nggak mungkin. Berarti ya goblok," ujar Mahasiswa S2 IPB ini.
Menanggapi polemik terkait kata "goblok" yang digunakan oleh DPRD, Repi menilai bahwa justru fokus publik seharusnya diarahkan kepada substansi permasalahan, bukan sekadar pada bentuk ucapan.
“Kalau yang disebut goblok oleh DPRD adalah pemerintah, ya biarin aja. Karena ucapan itu tidak menyengsarakan rakyat kok. Yang membuat rakyat sengsara itu adalah abainya pemerintah terhadap korban yang sudah 5 tahun menderita di huntara," lanjutnya.
Editor : Lazarus Sandy
Artikel Terkait
