LEBAK, iNewsLebak.id - Pernyataan seorang anggota DPRD Provinsi Banten yang menyebut pemerintah "goblok" dalam merespons penderitaan korban bencana menuai reaksi beragam dari publik. Salah satunya politisi PPP yang juga anggota DPRD Banten, Musa Weliansyah.
Musa menilai ucapan tersebut tidak etis dan bersifat provokatif. Bahkan legislator asal Dapil Kabupaten Lebak ini melaporkan H Asep Awaludin ke Badan Kehormatan DPRD Banten lantaran ucapannya menyebut pemerintah goblok.
Namun, sejumlah elemen masyarakat justru menilai substansi kritik tersebut mencerminkan kekecewaan mendalam terhadap lambannya penanganan pascabencana di Kampung Cigobang, Desa Banjarsari, Kecamatan Lebak Gedong, Kabupaten Lebak.
Salah satu pemuda asal Kabupaten Lebak, Repi Rizali angkat bicara. Repi menyampaikan bahwa etika seharusnya tidak hanya dilihat dari ucapan, melainkan dari sikap dan keberpihakan terhadap rakyat.
“Kalau etika dimaknai sebagai kebiasaan dan diukur dari kepantasan publik sehingga menghasilkan penilaian baik atau buruk, benar atau salah. Maka yang tidak beretika itu adalah wakil rakyat atau pejabat negara yang diam dan bungkam di tengah kesengsaraan rakyat,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa tindakan diam di tengah penderitaan masyarakat merupakan bentuk nyata dari ketidakpekaan sosial dan ketidakhadiran negara dalam memenuhi tanggung jawabnya, menurutnya hal itu jauh lebih tidak beretika dan menyakitkan dibandingkan ucapan yang bersifat kritik tajam.
“Apabila wakil rakyat atau pejabat negara hanya diam dan bungkam di tengah kesengsaraan rakyat artinya mereka sudah melakukan sesuatu yang sangat tidak pantas, sangat tidak baik dan sangat tidak benar atau singkatnya mereka sangat tidak beretika," ucap Repi.
Kritik tajam pun diarahkan kepada pemerintah daerah dan pusat yang dinilai abai terhadap kondisi para korban yang hingga kini masih tinggal di hunian sementara (huntara) meski bencana telah terjadi lima tahun silam.
“Kalau memang tidak mau disebut goblok, ya buatkan tempat tinggal yang layak bagi para korban. Jika selama ini korban dibiarkan menderita di huntara selama lima tahun, terus kami sebagai masyarakat harus mengatakan pemerintah bagus? Kan nggak mungkin. Setengah bagus juga nggak mungkin. Berarti ya goblok," ujar Mahasiswa S2 IPB ini.
Menanggapi polemik terkait kata "goblok" yang digunakan oleh DPRD, Repi menilai bahwa justru fokus publik seharusnya diarahkan kepada substansi permasalahan, bukan sekadar pada bentuk ucapan.
“Kalau yang disebut goblok oleh DPRD adalah pemerintah, ya biarin aja. Karena ucapan itu tidak menyengsarakan rakyat kok. Yang membuat rakyat sengsara itu adalah abainya pemerintah terhadap korban yang sudah 5 tahun menderita di huntara," lanjutnya.
Ia menegaskan bahwa penderitaan berkepanjangan masyarakat Cigobang seharusnya menjadi perhatian utama semua pihak dan pemangku kebijakan, bukan malah menyibukkan diri memperdebatkan gaya bicara anggota dewan.
Repi pun mendesak Pemerintah Kabupaten Lebak, Pemerintah Provinsi Banten hingga Pemerintah Pusat, untuk segera bersinergi menyelesaikan penderitaan warga Cigobang.
“Kami mendesak kepada Pemerintah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dan Pusat untuk bersama-sama agar segera mencari jalan keluar atas permasalahan masyarakat Cigobang," pungkasnya.
Editor : Lazarus Sandy
Artikel Terkait
