Lingga turut menegaskan jika Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak tetap berupaya untuk menekan backlog dengan berbagai cara, seperti program bedah rumah, pembangunan rumah bersubsidi, hingga kemitraan dengan pihak swasta. Menurutnya, permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan sendiri, melainkan butuh kerja sama dengan lintas sektor termasuk DPRD serta kementerian terkait.
Di sisi lain, Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman DPRKPP, Helmi, wilayah dengan kebutuhan tinggi seperti Lebak harus memprioritaskan percepatan pembangunan rumah layak huni. Ia menyebutkan pembangunan rumah tidak boleh lambat dan harus menitikberatkan pada intervensi langsung.
“Backlog terus meningkat karena jumlah penduduk naik. Terkait hal itu, pembangunan rumah tidak boleh lambat. Kita harus fokus pada intervensi langsung, baik di kota maupun di desa,” ujarnya.
Helmi menargetkan, angka backlog dapat ditekan secara signifikan melalui program strategis perumahan dan kolaborasi lintas sektor dalam 5 tahun mendatang.
Editor : Imam Rachmawan
Artikel Terkait
