“Ada yang mengundurkan diri, ada juga yang tidak melengkapi DRH, sehingga hasil validasi Inspektorat membuat jumlah usulan berkurang,” jelasnya.
Saat ini, BKPSDM Kabupaten Lebak tengah memfokuskan proses input dan verifikasi data honorer dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke dalam Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) milik Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Namun, proses tersebut sempat terkendala karena sejumlah dokumen dari beberapa OPD belum lengkap.
“Kami masih melakukan input data, kemarin sempat terkendala karena ada beberapa dokumen dari OPD yang belum lengkap. Aplikasi BKN juga baru bisa diakses lagi hari ini,” tutur Iqbaludin.
Dua instansi yang menyumbang usulan terbanyak adalah Dinas Pendidikan (Dindik) dan Dinas Kesehatan (Dinkes). Dindik mengusulkan sekitar 2.000 tenaga honorer, sedangkan Dinkes mengajukan sekitar 500 orang.
Editor : Imam Rachmawan
Artikel Terkait
