Hasbi menambahkan bahwa rotasi yang dilakukan sebenarnya direncanakan bersamaan dengan promosi jabatan. Namun, aturan yang berlaku belum memungkinkan hal tersebut dilakukan dalam satu waktu.
“Sebetulnya ini adalah rotasi. Saya pribadi ingin dibarengkan dengan rotasi dan promosi. Namun aturan tidak memperbolehkan, sehingga nanti akan ada tahapan promosi,” ujarnya.
Kekosongan posisi pejabat muncul setelah beberapa pegawai memasuki masa pensiun atau berpindah ke instansi lain. Perombakan ini dinilai penting agar struktur birokrasi kembali terisi dan roda pemerintahan tetap berjalan efektif.
Selain mengisi kekosongan, langkah ini juga menjadi bagian dari penyegaran organisasi. Pemerintah daerah berharap pejabat yang baru ditempatkan dapat membawa semangat, inovasi, dan peningkatan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Editor : Imam Rachmawan
Artikel Terkait
