Ironisnya, sebagian hunian sementara tersebut secara administratif masuk wilayah Kabupaten Bogor. Hal ini membuat perbedaan kualitas infrastruktur di sekitar permukiman semakin terlihat nyata.
Salah seorang warga huntara, Erum (45), mengaku merasa kecewa dengan kondisi tersebut. Ia menilai ketimpangan pembangunan tidak seharusnya terjadi di wilayah yang sama-sama berada di Indonesia.
"Bagaimana lagi, malu karena dibeda-bedakan, padahal presidennya sama, negaranya sama Indonesia," ujar Erum saat ditemui wartawan, Sabtu (10/1/2026).
Selain persoalan jalan, warga juga mengeluhkan belum terealisasinya pembangunan hunian tetap. Mereka mengaku lelah bertahan di hunian sementara yang kondisinya terus memburuk.
"Sudah capek di hunian sementara, tendanya juga sudah sering rusak," kata Erum.
Data yang dihimpun menunjukkan masih ada 104 kartu keluarga yang tinggal di hunian sementara di kawasan tersebut. Sementara sebagian warga lainnya memilih pindah secara mandiri karena tidak sanggup bertahan.
Warga berharap viralnya video perbandingan jalan tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah. Mereka meminta pembangunan infrastruktur dan pemenuhan hak dasar dilakukan secara adil tanpa terhambat batas administratif.
Editor : Imam Rachmawan
Artikel Terkait
