KOPRI PMII UNMA Banten Malingping Angkat Bicara Soal Isu Pelecehan Seksual di Panggarangan

LEBAK, iNewsLebak.id - KOPRI PMII UNMA Persoalkan bobroknya oknum Aparat dan Pemerintah Desa dalam memahami regulasi hukum berkait kasus pelecehan seksual terkini di Lebak.

Persoalan kasus pelecehan seksual yang terjadi di Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak terhadap seorang remaja perempuan memunculkan berbagai respond dan kecaman dari beberapa elemen masyarakat dan mahasiswa.

Baca Juga

KOPRI Rayon PMII Terbuka Kampus Universitas Terbuka Malingping Sharing dan Ngaji Bareng Ibu-ibu

Salah satunya Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (KOPRI) UNMA Banten Malingping angkat bicara dalam mengkaji isu tersebut. 

Dena Deanawati, salah seorang pengurus KOPRI menyayangkan ketidakpahaman oknum Aparat dan Kepala Desa dalam mengkaji isu ini.

Kata Dena, padahal jelas-jelas sudah tertera dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak. Dengan adanya dugaan kuat oknum-oknum yang bersangkutan mencoba memediasi korban dengan segelintir nilai uang.

"Keadilan tidak bisa di iming-imingi dengan nilai materi, karena mental 'health' bagi remaja sangat penting nilainya, jangan sampai sisi kejiwaannya terganggu," ujarnya. 

Lanjut Dena, "Secara khusus Indonesia memiliki undang-undang tersendiri mengenai perlindungan anak tertera pada UU. No. 23 Tahun 2004 pasal 81 dan 82 mengatur tindak pidana bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak harus mengalami maksimal 15 tahun kurungan penjara, artinya sudah jelas prosedurnya. Harusnya oknum Aparat dan Kades lebih paham mengkaji kearah sana," ungkapnya.

Dena juga menyampaikan kekesalannya lantaran penyelesaian kasus ini awalnya hanya akan diselesaikan dengan dalih kekeluargaan dan tidak tentu arah, serta cenderung memanfaatkan situasi dengan keuntungan masing-masing, dengan nilai nominal yang diperoleh.

"Ini pelakunya bukan satu orang tapi lima, artinya jika masalah-masalah yang sifatnya penting seperti ini dapat diselesaikan dengan uang disinyalir pelecehan seksual akan bebas dan terulang lagi untuk kesekian kalinya di Kabupaten Lebak, istilah ada uang ada kuasa tidak pantas lagi diterapkan di negara ini karena harga diri tidak bisa dijual belikan," tegasnya.

Terakhir, Dena dengan sedikit candaan menyinggung keseriusan Aparat Penegak Hukum di Lebak dan wilayahnya untuk konsisten mengawal para pelaku sampai ke jeruji besi.

"Tolong dong APH yang bener jalanin tugasnya, apalagi kerjanya selain negakin hukum coba….. Jangan-jangan akan berakhir di 86 juga hehehe," tutup Dena.

Editor : U Suryana