Parah! Prades Malingping Utara Diduga Tilep Setoran PBB Puluhan Juta Rupiah

Edy Murpik menambahkan bahwa persoalan ini bukan pertama kalinya dialami keluarganya terkait pajak PBB. Kejadian serupa pernah terjadi pada 2024 saat mengurus peralihan hak atas tanah warisan dari almarhum ibu di Blok Sukajadi, Desa Rahong, Kecamatan Malingping.
Saat itu, keluarga Edy diberitahu oleh petugas Bank BJB di MPP Mandala bahwa mereka memiliki tunggakan pajak selama 10 tahun dengan nilai mencapai lebih dari Rp 12 juta. Pembayaran tunggakan tersebut diketahui saat akan membayar BPHTB waris, yang menjadi salah satu syarat untuk pengurusan akta waris.
Kekesalan Edy semakin memuncak setelah konfirmasi kepada kolektor pajak di Desa Rahong, yang secara terbuka mengaku bahwa setoran pajak yang diterima telah digunakan untuk membayar cicilan motor pribadinya. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa oknum kolektor pajak tersebut sengaja menggelapkan pembayaran pajak dari wajib pajak.
“Karena saya memerlukan bukti lunas PBB terpaksa dengan rasa jengkel, saya membayar atas tunggakan PBB tersebut. Sementara dari petugas kolektor desa yang berjanji akan membayar sampai hari ini tidak ada realisasinya,”tegas H. Edy Murpik.
Edy Murpik meminta kepada Bupati Lebak, Sekretaris Daerah (Sekda) Lebak, dan Bappenda Lebak agar mengambil tindakan tegas terhadap kolektor PBB di pedesaan yang diduga terlibat penggelapan pajak. “Kolektor PBB di desa sebaiknya dihapuskan saja,” ujarnya.
Editor : U Suryana