SPBU di Lebak Abai Pajak, BPK Temukan Puluhan Juta Potensi Hilang

LEBAK, iNewsLebak.id - Sebanyak 17 dari total 24 SPBU di Lebak teridentifikasi belum tercatat sebagai wajib pajak aktif, baik untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) maupun pajak reklame. Temuan ini tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Pemkab Lebak Tahun Anggaran 2024.

Akibat kelalaian tersebut, potensi pendapatan senilai Rp40,6 juta tak tertagih. Dalam laporan itu, BPK menyoroti lemahnya pendataan dan pengawasan pajak oleh pihak terkait.

Baca Juga

Pemkab Lebak Targetkan Penerimaan Pajak pada Tahun 2025 Sebesar Rp248 Miliar

“Dari 24 SPBU, sebanyak 21 di antaranya belum memiliki Nomor Objek Pajak (NOP), dan dua lainnya belum dikenakan PBB sesuai ketentuan,” tulis BPK dalam laporan yang diterima media.

Selain SPBU, 349 dari 369 menara telekomunikasi di wilayah tersebut juga belum tercatat sebagai objek pajak resmi. Hanya 20 menara yang telah memiliki NOP dan terdata dalam sistem perpajakan daerah.

BPK memperingatkan, jika kondisi ini terus berlanjut, kebocoran PAD bisa terjadi secara sistemik dan berkelanjutan.

Baca Juga

Kendaraan Dinas Kabupaten Lebak Menunggak Hingga RP 1 Miliar, Samsat Rangkasbitung Lakukan Kroscek

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lebak, Doddy Irawan, membenarkan kelemahan dalam pengawasan pajak daerah. Ia menjelaskan bahwa sebagian besar pemilik SPBU tidak menyadari bahwa mereka memiliki kewajiban pajak di tingkat daerah.

Editor : Imam Rachmawan