Kajati Banten Dr Siswanto Lindungi Keberadaan Masyarakat Baduy Melalui Dukung Perda Adat

"Lembaga adat memiliki peran strategis dalam menjaga nilai-nilai lokal dan menyelesaikan konflik sosial. Oleh karena itu, saya meminta agar pemerintah daerah khususnya Kabupaten Lebak aktif melibatkan masyarakat adat dalam setiap tahap pembentukan kebijakan untuk memastikan aspirasi mereka dapat terakomodasi dengan baik dalam Perda Adat," ucap Jumri yang juga pernah aktif di isu perburuhan.

Jumri menyebut keberadaan Perda Adat ini bisa mendorong untuk pembangunan daerah, dimana di dalamnya ada kewajiban bagi Pemda untuk program pemberdayaan masyarakat adat. 

"Semangat untuk membuat Perda Adat di Lebak Banten ini diharapkan bisa diikuti oleh pemerintah daerah lain yang ada di Indonesia. Misalnya Suku Anak Dalam (SAD) di Jambi, Suku Adat Tengger di wilayah Jawa Timur, Suku Samin, Osing di Banyuwangi dan masih banyak lagi masyarakat adat di Indonesia yang harus diakui keberadaanya salah satunya lewat Perda Adat. Intinya negara harus hadir melindungi keberadaan mereka dan harus memiliki dasar hukum hingga administrasi yang jelas," ungkapnya.

Jumri juga mengatakan, Pemda yang belum menerbitkan Perda atau regulasi terkait hal tersebut untuk segera melakukan pengecekan administrasi. Alasannya, Perda atau regulasi ini berkaitan pula dengan hal lain seperti pengelolaan sumber daya alam, hutan lindung, hingga pengelolaan batas pesisir pantai.

Menurut Jumri, ini sangat penting sekali. Ia menyebutkan masuk ke tanah ulayat ini, pastikan masyarakat hukum adat yang akan mengelola tanah tersebut adalah telah memiliki dasar hukum.

Editor : U Suryana